![](https://golkarpedia.com/wp-content/uploads/2026/05/1111.jpg")
Berita Golkar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan pekerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 2026.
Dalam momentum tersebut, Pemprov Kaltim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja dan buruh atas kontribusi strategis mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyebut peringatan May Day menjadi momen penting untuk menghargai perjuangan buruh sekaligus memperkuat komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja.
“Peringatan May Day 2026 menjadi momentum penting untuk menghargai perjuangan dan kontribusi buruh terhadap perekonomian bangsa,” ujarnya di Pendopo Odah Etam, dilansir dari rilis Pemprov Kaltim pada Sabtu (2/5/2026), dikutip dari RRI.
Ia menambahkan, sektor ketenagakerjaan saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan struktur industri, digitalisasi, hingga transisi menuju ekonomi hijau. Dalam kondisi tersebut, isu kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, dan jaminan sosial tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Pemprov Kaltim menilai kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha menjadi kunci dalam menghadapi dinamika tersebut secara efektif dan berkelanjutan. Terlebih dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara, peluang kerja bagi tenaga lokal semakin terbuka luas.
Namun demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi kebutuhan mendesak melalui penguatan pelatihan, pendidikan vokasi, serta peningkatan keterampilan kerja agar mampu bersaing.
Selain itu, transformasi menuju ekonomi hijau juga membuka peluang baru melalui penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan. Pemerintah daerah mendorong tenaga kerja di Kalimantan Timur untuk beradaptasi dan mengambil peran dalam perkembangan tersebut.
Pemprov Kaltim menegaskan kesejahteraan pekerja tidak hanya diukur dari upah, tetapi juga mencakup kepastian kerja, perlindungan sosial, keselamatan kerja, serta hubungan industrial yang harmonis. Pemerintah juga membuka ruang dialog sebagai upaya membangun komunikasi konstruktif dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara adil dan berkelanjutan. []
