Berita Golkar – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong para aparatur sipil negara (ASN) bekerja lebih maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melkiades menyebut, target PAD 2026 sebesar Rp 2,8 triliun. Namun, hingga awal April 2026, capaian PAD baru 6,5 persen. Menurut dia, angka tersebut jauh dari target ideal triwulan pertama.
“Saya ingatkan bahwa jika target ini tidak tercapai, maka tambahan penghasilan pegawai (TPP) terpaksa akan dikurangi bahkan bisa dihapus,” ujar Melkiades dalam keterangannya, Senin (13/4/2026), dikutip dari Kompas.
Menurutnya, opsi penghapusan atau pengurangan TPP bukan karena pemerintah tidak ingin memberi, tetapi karena kemampuan fiskal yang terbatas.
Melkiades bersyukur karena pemerintah pusat berkomitmen tidak merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, kata dia, hal itu mensyaratkan daerah harus kuat secara fiskal.
“Dengan jumlah ASN lebih dari 30.000 orang, kita semua punya tanggung jawab memastikan pendapatan daerah cukup untuk memenuhi hak-hak tersebut,” katanya.
Ia juga menekankan kedisplinan anggaran di tengah tantangan global dan ancaman El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau di NTT. Tidak ada lagi ruang untuk pemborosan. Semua belanja daerah harus tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan bahwa kebocoran PAD tidak boleh lagi terjadi. Pihaknya akan melibatkan aparat penegak hukum untuk menertibkan praktik-praktik yang merugikan daerah. “Setiap sumber daya, termasuk tambang galian C, wajib memberikan kontribusi nyata bagi NTT. Jika tidak, izinnya akan kita cabut,” katanya.
Selain itu, lanjut Melkiades, seluruh aset daerah harus dioptimalkan. Tidak boleh ada aset bernilai miliaran rupiah yang dibiarkan mangkrak tanpa manfaat. []
