Berita Golkar – Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Prof. Drs. H. Mohammad Hatta melanjutkan gelaran program Dewan Etik Road to Campus di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Senin (5/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Dewan Etik terlebih dahulu diterima oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan.
Road to Campus tersebut diharapkan dapat membangun sinergi pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan politik bagi generasi muda.
Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan Kuliah Umum, Pendidikan Etika Politik, dan Bedah Buku Etika di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora bersama ratusan mahasiswa.
Prof. Hatta, yang baru saja dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menegaskan bahwa kampus dan mahasiswa memegang peranan krusial sebagai penjaga integritas kekuasaan secara ideal dan normatif.
Ia mendorong agar kampus menjadi pusat kajian dalam mengawasi integritas pejabat publik, sekaligus forum untuk menggembleng daya kritis, kompetensi, karakter, serta kepemimpinan generasi penerus bangsa.
Pendidikan politik akan memberikan gambaran bagi generasi muda yang nanti ingin berpolitik harus menjunjung tinggi etika politik dalam menjalankan aktifitas politiknya.
Kode etik yang berfungsi membangun etika politik yang efektif dan memiliki kekuatan yang bagus harus memiliki unsur lima elemen.
Kelima elemen itu adalah pencegahan pelanggaran, Independensi, proses yang berkeadilan dan konsekuensi konsisten.
“Sistem etika politik yang efektif harus ditopang oleh lima elemen kunci: norma yang jelas, upaya pencegahan pelanggaran, independensi, proses yang berkeadilan, dan konsekuensi yang konsisten,” kata Prof Hatta, dikutip dari tribunnews.
Ia juga berharap kampus tidak menjauh dari partai politik dan dapat menyelenggarakan pendidikan politik secara rutin bagi para mahasiswa sebagai bekal calon pemimpin masa depan.
Lebih lanjut, Prof. Hatta memaparkan bahwa figur pejabat publik atau politisi yang berkarakter baik tidak akan cukup tanpa didukung oleh sistem dan aturan lembaga yang andal.
Untuk itu dibutuhkan semua lembaga politik, lembaga publik untuk memiliki sistem dan aturan yang baik dalam rangka menciptakan kader politik, pejabat publik yang beretika. []
