Sosialisasi P5HAM di Medan, Maruli Siahaan Tekankan Pentingnya Penghormatan Hak Asasi Manusia

Berita Golkar – Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menekankan pentingnya penguatan pemahaman mengenai penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) bagi masyarakat di Kota Medan, Sumatera Utara. Ia mendorong agar nilai-nilai P5HAM tidak sekadar menjadi konsep hukum, melainkan membudaya dalam kehidupan sehari-hari.

“P5HAM harus menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Maruli saat memberikan sosialisasi P5HAM di Gedung Serbaguna HKBP Perumnas Simalingkar, Medan, Sabtu (1/8/2026), dikutip dari MediaIndonesia.

Menurut Maruli, implementasi HAM dimulai dari tindakan sederhana di lingkungan terdekat. Hal ini mencakup sikap tidak diskriminatif, menghindari penyebaran fitnah, menghargai perbedaan, hingga melindungi data pribadi orang lain. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang adil merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hak asasi.

Ia juga menyoroti bahwa HAM harus diwujudkan secara nyata di berbagai sektor, mulai dari lingkungan keluarga, institusi pendidikan, tempat kerja, rumah ibadah, hingga ruang digital.

Tantangan HAM di Era Digital

Dalam kesempatan tersebut, Maruli memberikan perhatian khusus pada perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Meski memberikan banyak manfaat, teknologi ini membawa tantangan baru terhadap perlindungan martabat manusia.

“Penyalahgunaan data pribadi, perundungan digital, hingga penyebaran identitas seseorang untuk intimidasi berpotensi merugikan kehormatan serta martabat seseorang,” jelasnya di hadapan sekitar 350 peserta sosialisasi.

Perlindungan Kelompok Rentan

Selain isu digital, sosialisasi ini mencakup pembahasan mengenai hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan kebebasan beragama. Fokus utama juga diberikan pada perlindungan kelompok rentan yang sering mengalami pelanggaran hak, antara lain:

• Anak-anak dan perempuan.
• Penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).
• Masyarakat adat dan pekerja migran Indonesia.
• Korban tindak pidana dan pengungsi.

Kegiatan ini turut menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, Flora Nainggolan, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Janpatar Simamora.

Flora Nainggolan menekankan bahwa sinergi lintas sektor sangat krusial dalam menciptakan ekosistem yang menghargai HAM. “Kolaborasi antarpemerintah, DPR RI, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk membangun kesadaran serta mewujudkan pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia,” pungkasnya. []