Berita Golkar – Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, mengancam akan membekukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swasti Sari jika kedua kubu tidak berdamai dalam konflik internal itu.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadirkan Yohanes Sason Helan dan Imelda Anin, kedua pihak yang bertikai.
RDP tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur Silvester Sili Laba, Kepala Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia NTT Oce Boymau, sejumlah anggota KSP Swasti Sari, dan kuasa hukum dari kedua belah pihak.
Dalam RDP itu, Kabunang menegaskan tak segan mendorong pembekuan koperasi atau menggelar Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) untuk mengganti seluruh pengurus.
“Kalau dua-dua tidak mau berdamai, apa kita mau bekukan koperasi ini? Kan tidak juga. Apa kita mau undang rapat anggota luar biasa? Bisa, Pak. Kita undang rapat anggota luar biasa dengan mengeluarkan semua pengurus, angkat pengurus baru, bisa, Pak. Tapi saya tidak mau capek di situ,” tegas Kabunang, dalam RDP di Hotel Sasando Kupang, Rabu (4/11/2026), dikutip dari detik.
Politikus Partai Golkar itu menilai koperasi dengan 233 ribu anggota serta aset triliunan rupiah tersebut sangat luar biasa dan sayang jika harus hancur karena ego pengurus.
“Luar biasa koperasi ini, atau kita mau hancurkan atau tidak? Ego, coba kita bereskan dulu. Ya, kita atur komposisinya, kita bicara. Kalau mau ketua, semua orang juga boleh. Bendahara, pengawas juga boleh. Semua kita bisa selesaikan,” katanya.
Meski membuka opsi pembekuan dan RALB, Kabunang meminta agar opsi hukum maupun penyelenggaraan rapat anggota luar biasa tidak menjadi fokus utama saat ini. Ia juga mengajak seluruh pihak yang hadir menggunakan kapasitas dan kewenangan masing-masing untuk menyelamatkan lembaga tersebut.
“Upaya hukum tidak usah dipikirkan, rapat anggota luar biasa tidak usah dipikirkan. Kita yang hadir ini, saya tahu punya kapasitas mengelola lembaga ini. Kita satukan kekuatan, salurkan keadilan, lindungi anggota,” tambah dia.
Kabunang menekankan kepentingan 233 ribu anggota harus menjadi prioritas, terutama pemulihan akses mereka terhadap simpanan dan layanan keuangan.
“Kalau kita bicara benar, salah yang korban adalah anggota. Kasihan mereka nabung Rp 100 ribu, Rp 500 ribu. Kalau bisa berjalan bersama seperti keluarga, yang terpenting adalah hal anggota,” tukas dia.
Kabunang juga mengingatka apabila anggota di berbagai kabupaten di NTT tidak dapat melakukan pencairan simpanan, maka persoalan tersebut berpotensi berkembang menjadi dugaan tindak pidana dan akan dilaporkan ke seluruh Polsek maupun Polres di NTT.
“Kasihan masyarakat, mereka mau belanja ekonomi tidak bisa, mau bayar uang sekolah tidak bisa. Jadi, kita sepakat anggota bisa mengakses keuangannya, manajemen kita bentuk bersama,” terang dia.
Sebagai tindak lanjut, ia juga mendorong pembentukan tim yang melibatkan perwakilan kedua kubu untuk segera duduk bersama merumuskan solusi terbaik.
“Tim ini nantinya diatur agar bisa mendamaikan dari kedua pihak. Kasihan kalau perseteruan ini, masyarakat yang jadi korban, tidak bisa mendapatkan akses hak-hak mereka,” urai Kabunang. []
