Berita Golkar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus mendorong penguatan program berbasis lingkungan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu langkah yang kini diprioritaskan adalah pengembangan urban farming sebagai solusi ketahanan pangan sekaligus pengelolaan sampah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya optimalisasi peran seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar, sebagai leading sector dalam pengembangan program tersebut.
“Kita perlu maksimalkan program urban farming di semua wilayah, maka keterlibatan aktif kelompok masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, dalam pembangunan di tingkat lorong,” jelas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Minggu (12/4/2026), dikutip dari FajarSulsel.
Program urban farming ini dirancang tidak hanya untuk memanfaatkan lahan sempit menjadi produktif, tetapi juga terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah rumah tangga. Sampah organik diolah menjadi kompos yang kemudian dimanfaatkan kembali dalam kegiatan pertanian perkotaan.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah menargetkan dua manfaat sekaligus, yakni peningkatan ketersediaan pangan dan pengurangan volume sampah.
“Urban farming diharapkan menjadi solusi ganda, mengurangi volume sampah sekaligus memperkuat kemandirian pangan warga di tengah dinamika perkotaan,” imbuh Appi.
Ia menambahkan bahwa konsep ini telah menunjukkan hasil di beberapa wilayah, di mana masyarakat mulai membangun ekosistem pemenuhan gizi dan ekonomi lokal secara mandiri. “Tentu, urban farming adalah salah satu upaya untuk berkontribusi dalam kemandirian pangan,” tuturnya.
“Kita bisa memanfaatkan keterbatasan lahan dengan pengetahuan serta ketelatenan,” lanjutnya.
Selain itu, contoh penerapan juga terlihat pada peternakan skala kecil yang mampu menghasilkan telur setiap hari dengan sistem ramah lingkungan.
“Sekarang beternak ayam tidak butuh lahan luas. Dengan sistem yang baik, bisa produktif dan ramah lingkungan,” terangnya.
Untuk mendukung program ini, Pemkot Makassar mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dewan Lingkungan serta pihak swasta melalui program CSR.
Munafri juga menargetkan peningkatan pengelolaan sampah hingga minimal 95 persen, mengingat capaian saat ini dinilai masih belum optimal.
“Biaya yang kita keluarkan harus sebanding dengan hasil. Target kita, minimal 95 persen sampah harus terkelola,” tegasnya.
Ia turut mengimbau camat dan lurah untuk aktif turun langsung ke lapangan guna memastikan program berjalan efektif dan melibatkan masyarakat secara luas.
“Sering-sering turun ke wilayah. Lihat langsung, bangun kegiatan bersama masyarakat. Itu yang akan membuat perubahan nyata,” pungkasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. []
