Berita Golkar – Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri meminta kepala Perangkat Daerah tidak hanya berorientasi pada capaian kinerja, tetapi juga mampu menciptakan rasa nyaman bagi jajaran yang dipimpinnya.
Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga semangat jajaran sekaligus membangun lingkungan kerja yang mendorong aparatur menjalankan tugas dengan optimal.
“Menjadi pemimpin tidak hanya membanggakan diri dengan sejumlah prestasi yang dicapai. Tetapi yang lebih utama, Bapak/Ibu sebagai pemimpin bisa memberikan rasa nyaman bagi seluruh bawahan, memastikan semangat mereka tetap terjaga, dan tidak ada ketakutan berlebihan ketika dipercayai menempati jabatan, terutama dalam pengelolaan keuangan,” katanya saat memberikan pembekalan kepada jajaran kepala perangkat daerah, yang menjadi peserta, pada Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi NTB di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Dinda, sapaan akrabnya, pembekalan melalui workshop manajemen risiko, penting untuk membantu pimpinan perangkat daerah memahami potensi persoalan dalam pelaksanaan tugas, termasuk mengantisipasi temuan pemeriksaan di kemudian hari.
“Dengan hadirnya narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan Kementerian Dalam Negeri, diharapkan dapat memperkuat kemampuan pimpinan perangkat daerah dalam mengidentifikasi celah risiko serta melakukan langkah pencegahan sejak awal. Perubahan pola kerja, dari pendekatan reaktif menjadi lebih antisipatif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, menjadi target kita bersama,” jelasnya, dikutip dari Tribunnews.
Terkait dengan catatan atas LHP BPK RI untuk pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2025, Wagub juga memberikan apresiasi kepada pimpinan OPD, Inspektorat, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB yang telah bekerja keras, menyelesaikan tindak lanjut atas catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.
“Bagi kami yang memberikan perintah dan arahan terlihat lebih mudah, tetapi Bapak/Ibu sekalian yang bekerja langsung di lapangan mengordinasikan tentunya memiliki beban tugas yang cukup berat. Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya,” ujarnya.
Di sisi lain, Ia meminta perangkat daerah yang belum tuntas, untuk melakukan percepatan tindaklanjut terhadap catatan BPK RI, serta memperketat evaluasi dan memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun berikutnya.
Dinda juga meminta jajaran birokrasi tetap bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak dihantui kekhawatiran dalam menjalankan tugas.
“Kerja sungguh-sungguh yang Bapak/Ibu tunjukkan tidak pernah akan bisa tertukar dengan pihak lain,” tambahnya memberi motivasi. []
