DPP, Slipi  

Jelang Muktamar Ke-35 NU, Idrus Marham Soroti Pragmatisme Sejumlah Elite PBNU

Berita Golkar – Ketua Umum Forum Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (IKA PTKIN) Indonesia periode 2026–2030, Idrus Marham, menyoroti sikap sejumlah elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dinilai semakin pragmatis menjelang Muktamar ke-35 NU. Muktamar akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.

Sorotan itu disampaikan Idrus dalam acara peluncuran bukunya bertajuk Nahdlatul Ulama dan Tantangan Peradaban di Hotel Novotel Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Idrus menilai dinamika menjelang pemilihan kepemimpinan PBNU memperlihatkan sikap pragmatis dari sejumlah elite organisasi. Ia bahkan menyebut perilaku politik personal sebagian pengurus NU sudah melampaui sikap politisi partai.

Menurut Waketum DPP Partai Golkar ini, sikap pragmatis itu tidak selalu tampak jelas karena kerap dibungkus aktivitas yang seolah-olah memperjuangkan kepentingan organisasi, padahal menyimpan motif lain di baliknya.

Sejalan dengan sorotan Idrus, eks Ketua PBNU Andi Jamaro Dulung mendorong perubahan besar dalam jajaran kepengurusan PBNU melalui Muktamar ke-35. Andi meminta para muktamirin memberi kesempatan kepada jajaran pengurus lama — mulai dari Rais Aam, Ketua Umum, hingga Sekjen — untuk tidak kembali dipilih sebagai fungsionaris PBNU periode mendatang.

Idrus menegaskan, arah kepemimpinan PBNU ke depan sangat bergantung pada sikap pengurus wilayah dan pengurus cabang, karena merekalah pihak yang memegang peran penentu dalam Muktamar. Ia berharap kepengurusan PBNU periode 2026–2031 lebih banyak diisi sosok berkarakter tajdidiyah atau aliran pembaharu, agar lahir pemikiran-pemikiran inovatif yang menjadi dasar peran NU dalam pembentukan peradaban ke depan.

Sorotan soal pragmatisme elite ini melengkapi rangkaian pernyataan Idrus sejak akhir 2025, saat ia beberapa kali mengingatkan agar PBNU tidak menjadi “zona perebutan kekuasaan” oleh segelintir elite dan tetap berpegang pada prinsip bahwa organisasi ini “milik rakyat, milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil.” []