Mendukbangga Wihaji Kerahkan 128 Ribu Pendamping untuk Antar MBG 3B ke 9,6 Juta Sasaran

Berita Golkar – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan peran Tim Pendamping Keluarga dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

Hingga saat ini, sebanyak 128.000 pendamping keluarga dikerahkan untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada kelompok sasaran tersebut.

Kepala BKKBN, Wihaji mengatakan, program yang disebut MBG 3B itu menyasar sekitar 9,6 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran dilakukan secara rutin dengan melibatkan pendamping yang berada di tingkat keluarga.

“Termasuk MBG 3B yang terbaru, tugas dari Bapak Presiden, Perpres 115. Kita mendistribusikan MBG 3B: Bumil, Busui, Balita Non-Paud. Tugasnya sekarang sudah ada 9,6 juta Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita yang kita distribusikan per day, setiap hari, oleh Tim Pendamping Keluarga,” ujarnya, usai pertemuannya dengan Menteri PKP di Jakarta, Rabu Malam (12/8/2026), dikutip dari Akurat.

Wihaji mengatakan keberadaan pendamping di lapangan menjadi bagian penting karena sasaran program dapat berubah dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut terutama terjadi pada kelompok ibu hamil yang jumlahnya terus berubah seiring adanya kehamilan baru.

BKKBN mencatat terdapat sekitar 128.000 pendamping keluarga yang menjalankan tugas distribusi MBG 3B. Mereka tidak hanya terlibat dalam pendampingan keluarga berisiko stunting, tetapi juga mendukung pelaksanaan program gizi bagi kelompok sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kita sudah ada 128.000 Pendamping Keluarga kita yang tiap hari nganter MBG khusus 3B ke rumah masing-masing,” ujar Wihaji.

Skema tersebut membuat distribusi MBG 3B tidak hanya bergantung pada titik layanan, tetapi juga melibatkan jaringan pendamping yang telah berada di tingkat keluarga.

Bagi BKKBN, mekanisme tersebut sekaligus memanfaatkan struktur pendampingan yang selama ini sudah berjalan untuk menangani keluarga berisiko stunting.

Wihaji mengatakan tugas tersebut merupakan bagian dari mandat baru yang dijalankan BKKBN dalam mendukung program pemerintah.

“Gitu tugas baru dari Pak Presiden dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik,” katanya.

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan MBG 3B adalah karakteristik penerima yang bersifat dinamis. Kelompok ibu hamil, misalnya, dapat bertambah sewaktu-waktu sehingga data penerima harus terus diperbarui.

Wihaji mengatakan BKKBN harus menyesuaikan pendataan dengan perkembangan jumlah sasaran di lapangan. Penyesuaian juga diperlukan ketika terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang mulai beroperasi.

“Terus kita perbaiki, termasuk tentu menyesuaikan sekarang perkembangannya. Misalnya ada SPPG baru, kemudian ada Ibu Hamil baru, karena hamil ini kan unpredictable,” kata Wihaji.

“Setiap saat berubah, dan itu kita layani dengan baik untuk mendapatkan MBG 3B,” lanjutnya.

Kondisi tersebut membuat distribusi makanan bergizi bagi ibu hamil dan kelompok balita membutuhkan pembaruan data secara berkala. BKKBN mengandalkan jaringan pendamping keluarga untuk membantu memastikan perubahan kondisi sasaran dapat diketahui di lapangan.

Pelaksanaan MBG 3B juga berkaitan dengan agenda pemerintah dalam menurunkan stunting. Namun, BKKBN menempatkan intervensi gizi sebagai salah satu bagian dari strategi yang lebih luas.

Sebelumnya, BKKBN juga menjalankan tugas dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting. Wihaji mengatakan lembaganya tetap menjalankan tugas tersebut sambil menunggu regulasi baru setelah masa berlaku Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 2024.

“Ya kita kan punya Perpres 72 Tahun 2021 yang sebenarnya sudah habis tahun 2024, tapi kita tetap kita konsisten untuk melaksanakan tugas itu, yakni Tim Percepatan Penurunan Stunting,” kata Wihaji.

Dia mengatakan BKKBN masih menjalankan fungsi sebagai ketua pelaksana tim tersebut dan terus berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.

“Kebetulan kita sebagai ketua pelaksananya sambil nunggu Perpres baru. Tapi kita yang bertanggung jawab terhadap penurunan stunting. Jadi kita kerja terus bersama kementerian terkait,” ujarnya.

Di sisi lain, BKKBN juga menjalankan program intervensi lain, termasuk kolaborasi untuk memperbaiki kondisi rumah keluarga yang masuk kategori berisiko stunting.

Menurut Wihaji, kondisi rumah yang tidak layak huni, ketiadaan air bersih, sanitasi yang buruk, serta persoalan gizi merupakan sejumlah faktor yang dapat berkaitan dengan risiko stunting.

Karena itu, distribusi makanan bergizi dan perbaikan kondisi tempat tinggal ditempatkan sebagai bagian dari pendekatan lintas sektor. Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu jenis program untuk menangani persoalan stunting.

Dengan cakupan sasaran mencapai 9,6 juta orang dan jumlah pendamping mencapai 128.000 orang, jaringan Tim Pendamping Keluarga menjadi salah satu instrumen BKKBN dalam menjalankan intervensi langsung di tingkat keluarga.

Peran tersebut juga membuat pembaruan data menjadi bagian penting dari pelaksanaan program. Perubahan jumlah ibu hamil, munculnya sasaran baru, serta bertambahnya SPPG membuat distribusi harus disesuaikan secara berkala.

BKKBN menyatakan pelaksanaan MBG 3B akan terus diperbaiki mengikuti kondisi di lapangan. Bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, ketepatan sasaran menjadi bagian penting karena kelompok tersebut termasuk penerima yang mendapatkan perhatian dalam intervensi gizi pemerintah.

Wihaji memastikan BKKBN akan terus melakukan penyesuaian agar penerima yang masuk dalam kategori sasaran dapat memperoleh layanan MBG 3B.

“Setiap saat berubah, dan itu kita layani dengan baik untuk mendapatkan MBG 3B,” kata Wihaji. []