DPP, Slipi  

Bahlil Lahadalia Imbau OKP Karya Kekaryaan Partai Golkar Bantu Korban Bencana Gempa NTT dan Sumatera

Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerukan semangat persatuan dan aksi nyata membantu korban bencana Gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumatera kepada seluruh kader OKP Karya Kekaryaan DPP Partai Golkar.

Selain itu, Bahlil juga meminta OKP Karya Kekaryaan untuk terus bersama mendukung pemerintah dalam pembangunan. Sebab, sikap Partai Golkar konsisten mendukung pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia usai memberikan pengarahan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam perayaan HUT ke-81 RI di Jakarta, Selasa (18/8/2026).sekaligus melepas tim tanggap Bencana bidang kepemudaan dan PP AMPG.

Menurut Bahlil, dukungan tersebut bagian dari upaya Partai Golkar mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

“Bagi Partai Golkar, sudah membuktikan dirinya sejak tahun 1971 sampai sekarang ini selalu konsisten dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan,” terangnya.

Bahlil juga mengatakan, Partai Golkar memiliki cita-cita mengisi kemerdekaan melalui semangat kekaryaan. Terkait hal itu, ia menginstruksikan seluruh kader untuk terus mengawal pembangunan dan upaya mengisi kemerdekaan.

Lebih lanjut Bahlil menuturkan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak cukup hanya dilakukan dengan pekikan “merdeka” ataupun ucapan selamat ulang tahun. Lebih dari itu, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

“Untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita dengan terwujudnya masyarakat adil dan makmur dan pembangunan di berbagai bidang,” tegas Bahlil.

Bahlil menyebut Partai Golkar salah satu partai politik dengan kekuatan signifikan di parlemen. Terkait hal itu, ia meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI di parlemen mengawal secara ketat arah kebijakan negara.

Menurut Bahlil, hal itu diperlukan agar kebijakan pemerintah berjalan selaras antara visi presiden, program kementerian, dan alokasi anggaran.

“Harus ada korelasi yang nyambung antara apa yang disampaikan Presiden Prabowo dengan apa yang menjadi program kementerian dengan alokasi. Jangan terjadi distorsi antara apa yang menjadi gagasan dan apa yang menjadi program,” pungkasnya. []