Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk bersikap tegas mengejar kementerian-kementerian yang realisasi belanja anggarannya berjalan lambat. Arahan ini disampaikan dalam pertemuan tertutup bersama para anggota DPR RI, jajaran pengurus harian DPP, dan pimpinan DPD I Partai Golkar se-Indonesia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Bahlil Lahadalia menegaskan pengawasan ketat di parlemen harus dilakukan secara adil dan tanpa pengecualian, demi menjaga stabilitas target pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyoroti sejumlah kementerian, termasuk Kementerian ESDM, yang dinilai masih lamban dalam mengeksekusi program dan anggaran yang sudah dialokasikan. “Kita harus fair menyoroti kementerian mana pun yang realisasi anggarannya lambat, karena hal itu sama dengan menghambat pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Menurut Menteri ESDM ini, belanja pemerintah adalah salah satu instrumen utama penggerak roda ekonomi, selain konsumsi masyarakat dan investasi. Keterlambatan realisasi program di level kementerian dinilai berdampak langsung pada perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Bahlil meminta kader Partai Golkar di parlemen memberi teladan menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan secara profesional serta inklusif. Sikap tegas terhadap kementerian yang lamban ini, menurutnya, bukan soal mencari-cari kesalahan, melainkan bentuk tanggung jawab menjaga agar program pemerintah yang telah berjalan tidak justru terhambat oleh birokrasi internal kementerian itu sendiri.
Arahan ini menegaskan posisi Partai Golkar sebagai pendukung pemerintah yang tetap ingin memastikan fungsi pengawasan legislatif berjalan optimal, sejalan dengan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
