Berita Golkar – Pemerintah terus memperkuat fundamental perekonomian nasional untuk menghadapi berbagai tantangan global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Di tengah dinamika geopolitik, perang dagang, serta tekanan pada energi dan logistik, kolaborasi antara Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi semakin penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.
“Semester I ini kita tumbuh 5,45%, dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir, termasuk di antara negara G20. Jadi menjelang sampai akhir tahun Bapak Presiden meminta kita mendorong supaya mendekati 6% di akhir tahun. Dan tentu ini bisa menjadi tantangan dan juga harus kerja keras,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech pada acara SUAR Forum 2026 di Kabupaten Tangerang, Jumat (21/8/2026), dikutip dari ekon.
Menurut Menko Airlangga, tantangan global saat ini masih cukup besar, antara lain akibat konflik geopolitik, dinamika di Selat Hormuz, serta perang dagang yang berdampak terhadap perdagangan dan investasi. Meski demikian, kondisi fiskal Indonesia tetap solid. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara belanja tumbuh 18,2% dan defisit anggaran tetap terjaga pada 0,91% terhadap PDB.
Untuk tahun 2027, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, dengan inflasi 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, dan nilai tukar Rp17.500 per dolar AS. Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun, dengan pembiayaan Rp671,2 triliun serta defisit sekitar 2,4% terhadap PDB. Sasaran kesejahteraan diarahkan melalui tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87%, kemiskinan 6,0–6,5%, dan rasio gini 0,362–0,367.
Menko Airlangga juga menegaskan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dari 5,45% menuju 6%, diperlukan tambahan pertumbuhan yang bersumber dari sejumlah sektor. Investasi perlu tumbuh lebih cepat daripada PDB dan diarahkan pada proyek-proyek bernilai tambah tinggi dengan memanfaatkan rantai nilai di dalam negeri. Selain itu, peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta penguatan ekspor bernilai tambah yang ditopang efisiensi logistik juga menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan.
Sejalan dengan itu, Pemerintah terus memperkuat 6 mesin pertumbuhan baru, antara lain hilirisasi dan upstreaming yang telah mencatat 26 proyek groundbreaking; swasembada energi melalui implementasi B50 sejak 1 Juli 2026; ekosistem bulion dan bank emas yang mengelola sekitar 179 ton emas senilai Rp360 triliun; tata kelola devisa hasil ekspor sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia; digitalisasi, semikonduktor, dan artificial intelligence (AI); serta pengembangan KEK dan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan baru.
Dari sisi penguatan sumber daya manusia dan akses pembiayaan, Pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan. Pemerintah mendorong program magang bagi 150 ribu lulusan dan vokasional yang ditargetkan mencapai 250 ribu, serta terus memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Untuk pembiayaan bagi pelaku usaha, Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha perempuan melalui penurunan bunga PNM dari 18% menjadi 8% untuk pembiayaan Rp0 hingga Rp15 juta melalui PNM Mekaar.
Lebih lanjut, Pemerintah juga terus memperluas akses pasar melalui diplomasi ekonomi. Saat ini Indonesia telah memiliki 25 perjanjian dagang yang telah diratifikasi, sementara 13 perjanjian masih dalam proses perundingan. Di sisi lain, proses aksesi OECD terus berjalan, dengan Indonesia telah menyampaikan laporan untuk 20 dari 24 bab dan mencatat progres sekitar 75%.
Menko Airlangga menekankan bahwa berbagai agenda tersebut membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka Indonesia Incorporated.
“Kita harus bekerja bersama-sama, sehingga dengan bekerja bersama-sama ini apa yang kita capai betul-betul bisa dinikmati oleh seluruh stakeholders. Jadi dengan fundamental ekonomi yang kuat kebijakan fiskal yang prudent, kebersamaan antara Pemerintah dan dunia usaha, kami ingin mendorong bahwa ke depan kita bisa menjaga ketahanan perekonomian dan juga mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif. Karena kalau kita memang ingin negara kita ini maju dan sejahtera, kita harus tumbuh lebih tinggi,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir pada kesempatan tersebut antara lain yakni Managing Director Sinarmas Saleh Husin, Menteri Luar Negeri Periode 2014–2024 Retno Marsudi, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Yahya Setiaatmadja, Founder dan Editor in Chief SUAR.id Sutta Dharmasaputra, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, serta para pimpinan dunia usaha, investor, dan akademisi.[]
Oleh : Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
