Berita Golkar – Politisi Partai Golkar Achmad Annama mengecam pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang membuka wacana kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat. Menurut Annama, pernyataan yang bikin gaduh tersebut patut dikritisi karena persoalannya tidak tuntas pada apakah ucapan Budi Arie bentuk analisis pribadi, spekulasi politik, atau pembacaan terhadap dinamika sosial.
Budi Arie sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya memiliki “insting” dinamika politik dapat bergerak lebih cepat dari Pemilu 2029. Ia lalu mengajak para relawan memikirkan skenario alternatif bila terjadi percepatan. Di forum itu, Budi Arie juga menyinggung pengalaman perubahan politik pada 1998–1999 sebagai salah satu rujukan.
Annama menilai, cara berpikir semacam itu berbahaya bila berkembang jadi kebiasaan politik, karena pemilu itu mekanisme konstitusional yang tidak semestinya diposisikan seperti sebuah agenda yang bisa berubah mengikuti insting atau pembacaan situasi kelompok politik tertentu.
“Pemilu bukan pertandingan yang jadwalnya bisa berubah karena insting elite. Pemilu jelas mandat konstitusi. Karena itu, ketika ada ketua umum organisasi relawan mengajak anggotanya menyiapkan skenario seolah-olah pemilu bisa datang lebih cepat, pertanyaan publik sangat sederhana, dia sedang membaca konstitusi atau sedang membaca peluang politik?” kata Ketua Bidang Media Sosial Depinas SOKSI ini.
Annama menilai, pernyataan itu juga perlu dilihat dari posisi Budi Arie sebagai Ketua Umum Projo. Sebab, Projo adalah organisasi relawan yang memiliki sejarah kedekatan dengan kontestasi politik nasional dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Karena itu, menurut Annama, wajar bila publik memberikan perhatian lebih serius terhadap setiap pernyataan yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan peta kekuasaan nasional.
Terlebih, dalam penjelasan Projo, forum itu memang membahas situasi kebangsaan dan berbagai kemungkinan perkembangan politik. Sekjen Projo Freddy Alex Damanik menyebut pandangan para relawan disampaikan kepada Jokowi dengan harapan dapat diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bagi Annama, konteks tersebut justru membuat pernyataan Budi Arie tidak layak dipandang sebagai komentar politik biasa.
“Kalau yang bicara warga biasa, mungkin kita bisa menyebutnya spekulasi. Tapi kalau yang bicara ketua umum organisasi relawan di forum politik, lalu relawan diminta bersiap menghadapi kemungkinan perubahan sebelum 2029, publik berhak bertanya apakah ini sekadar wacana atau ada konstruksi politik yang sedang dibangun.” ujar Ketua Departemen MPO DPP Partai Golkar ini.
Annama juga mengkritisi penggunaan pengalaman Reformasi 1998 sebagai analogi. Ia mengingatkan bahwa Reformasi 1998 merupakan titik balik sejarah Indonesia yang melibatkan perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan. Karena itu, menyandingkan kondisi politik hari ini dengan patahan sejarah tersebut butuh argumentasi yang jauh lebih serius daripada sekadar menyebut adanya “anomali” atau keresahan masyarakat.
Ketua Bidang Infokom DPP KNPI ini menegaskan, demokrasi tak boleh dibangun di atas logika bahwa karena suatu perubahan pernah terjadi secara luar biasa pada masa lalu, maka perubahan serupa dapat kembali terjadi setiap saat. Menurutnya, justru tugas elite politik adalah memastikan agar masyarakat tidak terus-menerus hidup dalam ketidakpastian mengenai keberlangsungan pemerintahan dan mekanisme pergantian kekuasaan.
“Reformasi 1998 bukan kartu joker yang bisa dimainkan setiap kali elite membaca ada gejolak. Itu tragedi sekaligus titik balik konstitusional bangsa. Jangan wariskan kepada generasi berikutnya cara berpikir bahwa ketika masyarakat resah, maka jalan keluarnya adalah mempercepat pergantian kekuasaan.” pungkas Annama.
