Berita Golkar – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kehadiran fasilitas produksi PT BYD Motor Indonesia di Subang, Jawa Barat, tidak berhenti pada aktivitas manufaktur kendaraan listrik. Pemerintah ingin investasi tersebut ikut menarik industri komponen dan pemasok global untuk membangun fasilitas produksi di Indonesia.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, keberadaan pabrik BYD merupakan momentum untuk memperdalam struktur industri kendaraan listrik nasional. Oleh karena itu, investasi tersebut diharapkan dapat menciptakan keterkaitan lebih kuat antara produsen kendaraan dengan industri komponen dan pemasok dalam negeri.
“Ke depan, Kemenperin berharap, investasi BYD tidak berhenti pada produksi kendaraan. Kehadiran perusahaan ini diharapkan menjadi penggerak pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik nasional secara menyeluruh,” kata Agus dalam peresmian fasilitas produksi BYD Motor Indonesia di Subang, Kamis, (3/9/2026), dikutip dari VOI.id.
Menurut Agus, pengembangan ekosistem kendaraan listrik harus mencakup berbagai mata rantai industri, mulai dari pengolahan bahan baku, manufaktur sel baterai dan battery pack, industri komponen, manufaktur kendaraan listrik, pengembangan pasar domestik hingga industri daur ulang baterai.
Pemerintah juga mendorong semakin banyak industri komponen dan pemasok dalam negeri yang terlibat dalam rantai produksi kendaraan listrik. Dengan demikian, investasi produsen kendaraan dapat memberikan efek berganda lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Agus menilai, penguatan rantai pasok domestik penting untuk meningkatkan nilai tambah yang tercipta di Indonesia. Selain itu, keberadaan industri pendukung di dalam negeri diharapkan membuka lapangan kerja, meningkatkan penguasaan teknologi, mengembangkan sumber daya manusia industri serta memperkuat peluang ekspor.
“Penguatan rantai pasok domestik tersebut juga penting agar investasi kendaraan listrik menghasilkan efek berganda semakin besar, mulai dari peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, penguasaan teknologi, pengembangan SDM industri, hingga peningkatan ekspor,” ujarnya.
Dorong Pemasok Global Masuk Indonesia
Upaya memperkuat rantai pasok tersebut juga berkaitan dengan kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kendaraan listrik.
Peta jalan pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menetapkan peningkatan nilai minimum TKDN secara bertahap. Tingkat kandungan dalam negeri ditargetkan minimal 40 persen hingga 2026, meningkat menjadi minimal 60 persen pada periode 2027–2029, dan mencapai minimal 80 persen mulai 2030.
Ia menilai, peningkatan TKDN diperlukan agar investasi kendaraan listrik tidak hanya menghasilkan aktivitas perakitan kendaraan, tetapi juga memperbesar keterlibatan industri komponen, material serta pemasok domestik.
Pemerintah bahkan tengah mempertimbangkan skema insentif yang semakin dikaitkan dengan pencapaian TKDN. Semakin tinggi kandungan lokal yang digunakan, semakin besar pula perhatian pemerintah dalam pemberian dukungan kebijakan.
“Ada arahan dari Pak Luhut, agar kami coba pelajari untuk memberikan program insentif berbasis penguatan nilai TKDN,” ucap Agus.
Kemenperin selanjutnya akan mendesain dan mengoordinasikan gagasan tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait. Skema itu diharapkan dapat mendorong produsen kendaraan listrik meningkatkan penggunaan komponen lokal sekaligus menjadi daya tarik bagi pemasok global untuk membangun fasilitas produksinya di Indonesia.
Pasar EV Makin Besar
Dorongan untuk memperkuat rantai pasok industri domestik datang ketika pasar kendaraan listrik Indonesia terus berkembang.
Hingga April 2026, populasi kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai sekitar 486.000 unit. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 242.000 kendaraan roda dua dan 223.000 kendaraan roda empat, sementara sisanya berasal dari berbagai jenis kendaraan listrik lainnya.
Untuk kendaraan roda empat berbasis elektrifikasi, penjualan Battery Electric Vehicle (BEV) pada semester I-2026 mencapai sekitar 70.000 unit dengan pangsa pasar sekitar 16 persen. Sementara penjualan Hybrid Electric Vehicle (HEV) mencapai sekitar 40.400 unit dengan pangsa pasar mendekati 10 persen.
Pertumbuhan pasar tersebut dinilai menjadi peluang untuk memperbesar kapasitas produksi sekaligus menciptakan basis industri pendukung di dalam negeri.
Pemerintah ingin pertumbuhan permintaan kendaraan listrik tidak semata-mata meningkatkan konsumsi pasar domestik, tetapi juga harus diterjemahkan menjadi peningkatan kapasitas produksi, penguatan industri komponen serta penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Dengan beroperasinya fasilitas produksi BYD di Subang, pemerintah berharap, Indonesia semakin terintegrasi dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Investasi tersebut diharapkan menjadi pemicu bagi masuknya lebih banyak industri pendukung, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Peresmian fasilitas produksi BYD Indonesia bukan sekadar beroperasinya sebuah pabrik baru. Ini merupakan momentum untuk memperkuat basis manufaktur, memperdalam struktur industri serta membangun ekosistem kendaraan listrik nasional yang semakin terintegrasi,” jelas Agus. []
