Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar Sarifah Suraidah meminta pemerintah mempercepat langkah nyata dalam menggerakkan perekonomian masyarakat tingkat bawah melalui program revitalisasi pasar rakyat.
Keberadaan pasar ini merupakan fondasi utama ekonomi kerakyatan dan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan kemiskinan.
Menurut pendapatnya, kebijakan Kementerian Perdagangan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 tidak boleh hanya berfokus pada target angka pertumbuhan makro, melainkan harus menyentuh langsung denyut nadi perekonomian di tingkat tapak.
Sarifah mendukung penuh usulan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan TA 2027 sebesar Rp1,86 triliun, di mana porsi terbesarnya dialokasikan untuk pembangunan fisik dan pemulihan pasar rakyat di daerah.
“Pasar rakyat adalah jantung ekonomi kerakyatan. Jika kita ingin menggerakkan masyarakat di tingkat bawah dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, maka revitalisasi pasar tradisional harus menjadi prioritas utama. Pasar bukan sekadar tempat transaksi, tetapi pusat mata pencaharian jutaan keluarga,” ujar Bunda Harum, sapaan akrab Sarifah Suraidah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2026), dikutip dari SindoNews.
Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur ini, komitmen alokasi anggaran Rp1,2 triliun untuk revitalisasi 200 pasar rakyat harus dikawal agar terealisasi dengan tepat sasaran.
Pembangunan fisik sarana perdagangan ini sangat krusial untuk mengembalikan serta meningkatkan daya beli masyarakat di daerah terdampak maupun daerah berkembang.
“Kami di Komisi VI DPR RI akan mengawal agar anggaran revitalisasi pasar rakyat benar-benar tuntas dieksekusi. Kami mendorong agar proses pelaksanaan dapat dilakukan tepat waktu setelah anggaran ditetapkan, karena rakyat di tingkat bawah sangat menggantungkan hidupnya pada roda perdagangan lokal ini,” tegas Sarifah.
Selain perbaikan infrastruktur fisik, Legislator dari Dapil Kaltim ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas pedagang kecil melalui pendampingan UMKM, integrasi digitalisasi pasar, dan program Desa BISA Ekspor.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat rantai pasok dan perdagangan antarwilayah agar produk lokal memiliki daya saing yang kuat. Revitalisasi tidak hanya soal fisik bangunan, tapi juga revitalisasi ekosistem dagangnya.
Melalui program pendampingan dan pembinaan kemitraan, kita ingin pedagang di tingkat bawah tidak hanya bertahan dari gempuran ritel modern, tetapi juga bisa naik kelas dan memperluas jangkauan pasarnya.
“Integrasi antara revitalisasi pasar rakyat, pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok, dan digitalisasi perdagangan dapat menciptakan stabilitas harga yang menjaga daya beli masyarakat,” pungkasnya. []
