Berita Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis sebelum merealisasikan rencana ekspor listrik ke negara lain.
Menurut Alfons, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan listrik bagi masyarakat luas serta menopang pertumbuhan sektor industri.
“Listrik merupakan kebutuhan strategis yang menentukan keberlangsungan pembangunan dan aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, sudah tepat apabila pemerintah memastikan kebutuhan listrik masyarakat dan industri dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu sebelum membuka peluang ekspor,” ujar Alfons di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Legislator asal daerah pemilihan Papua Barat ini menilai keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengkaji ulang rencana ekspor listrik perlu didukung dengan perhitungan kebutuhan energi nasional yang komprehensif. Sebelumnya, pada Senin (2/11/2026), Bahlil menegaskan bahwa Indonesia belum akan mengekspor listrik dalam waktu dekat karena fokus pada kepentingan domestik.
Bahlil juga menekankan bahwa ekspor hanya akan menjadi opsi jika harga yang disepakati memberikan keuntungan signifikan bagi negara. Di sisi lain, pesatnya perkembangan industri digital, seperti pusat data (data center), diperkirakan membutuhkan pasokan listrik hingga 20 gigawatt (GW).
“Pertumbuhan industri digital dan investasi membutuhkan pasokan listrik yang besar, andal, dan kompetitif. Ini menunjukkan bahwa pasar energi dalam negeri memiliki potensi yang sangat besar. Pemerintah perlu memastikan pengembangan kapasitas pembangkit dan jaringan transmisi mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan tersebut,” tegas Alfons, dikutip dari mediaindonesia.
Selain untuk industri, Alfons menekankan bahwa prioritas domestik harus mencakup percepatan pemerataan akses listrik di wilayah terpencil, terluar, dan kepulauan. Ia berpendapat bahwa penguatan ketahanan energi tidak boleh hanya terfokus pada kawasan industri, tetapi juga harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kita tidak boleh hanya berbicara tentang kebutuhan listrik industri besar, sementara masih ada masyarakat di berbagai daerah yang belum menikmati listrik secara memadai. Pembangunan sektor ketenagalistrikan harus berjalan beriringan antara mendukung investasi dan mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
Lebih lanjut, Alfons mengapresiasi visi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menjaga kedaulatan energi. Ia menegaskan peluang ekspor tetap terbuka di masa depan, asalkan kebutuhan nasional sudah aman dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi negara.
“Komisi XII DPR RI akan terus mendorong penguatan infrastruktur kelistrikan nasional. Prinsipnya, kekayaan sumber daya energi Indonesia harus terlebih dahulu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,” pungkasnya. []
