Berita Golkar – Asosiasi pengusaha menyambut positif rencana pemerintah memperbarui Peraturan Pemerintah (PP) tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), khususnya terkait relaksasi ketentuan konversi valuta asing (valas) ke rupiah dari sebelumnya maksimal 50% menjadi 100%.
Relaksasi tersebut akan diatur dalam perubahan keempat PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa mengatakan, pihaknya menyambut positif rencana pemerintah tersebut karena dapat memberikan fleksibilitas lebih besar bagi dunia usaha dalam mengelola likuiditas.
“Kami melihat kebijakan ini sebagai langkah yang pragmatis dan responsif terhadap kebutuhan riil dunia usaha,” kata Erwin kepada Bisnis pada Minggu (8/11/2026), dikutip dari ekonomi.bisnis.
Erwin mengatakan, pada prinsipnya dunia usaha mendukung upaya pemerintah memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Namun, kebijakan DHE SDA juga perlu mempertimbangkan kebutuhan likuiditas perusahaan agar aktivitas produksi, ekspor, investasi, dan penciptaan lapangan kerja tidak terganggu.
Menurutnya, pengelolaan DHE SDA perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan stabilitas makroekonomi dan keberlangsungan kegiatan usaha.
Erwin menilai dampak relaksasi tersebut akan cukup signifikan, terutama bagi perusahaan eksportir yang memiliki kebutuhan modal kerja besar, seperti sektor pertambangan, perkebunan, energi, dan industri pengolahan.
“Eksportir membutuhkan likuiditas untuk membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, membayar kontraktor, memenuhi kewajiban pajak, serta membiayai logistik dan operasional lainnya,” kata Erwin.
Dengan fleksibilitas konversi hingga 100%, perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk mengelola arus kas sesuai dengan kebutuhan operasional. Sebagai ilustrasi, perusahaan dengan penerimaan ekspor US$100 juta atau sekitar Rp1,81 triliun, dapat memiliki fleksibilitas untuk mengonversi seluruh penerimaan tersebut menjadi rupiah, dibandingkan dengan batas sebelumnya sebesar 50%. Dengan ketentuan sebelumnya, 50% dari US$100 juta yang dikonversi setara dengan sekitar Rp905,55 miliar.
“Hal ini berpotensi mengurangi tekanan modal kerja, kebutuhan pembiayaan jangka pendek, dan biaya keuangan perusahaan,” katanya.
Meski demikian, Erwin mengatakan, manfaat relaksasi tersebut akan berbeda pada setiap perusahaan, bergantung pada struktur biaya, kewajiban dalam valuta asing, dan kebutuhan rupiah masing-masing. Untuk itu, Kadin mengusulkan agar revisi ketentuan DHE SDA memperhatikan sejumlah prinsip.
Pertama, fleksibilitas penggunaan devisa untuk kebutuhan operasional yang sah, termasuk pembayaran impor bahan baku, cicilan pinjaman luar negeri, belanja modal, dan kewajiban kepada pemasok.
Kedua, penyederhanaan administrasi dan pelaporan agar kepatuhan terhadap ketentuan DHE SDA tidak menambah biaya maupun birokrasi perusahaan.
Ketiga, pemerintah perlu memberikan kepastian regulasi dan masa transisi yang memadai sehingga perusahaan dapat menyesuaikan perencanaan keuangan dan kontrak bisnis.
“Keempat, kami mendorong adanya insentif berbasis pasar agar eksportir semakin tertarik menempatkan devisanya di dalam negeri, misalnya melalui instrumen simpanan yang kompetitif dan fasilitas pembiayaan yang menarik,” kata Erwin.
Erwin mengatakan, Kadin Indonesia berpandangan bahwa kebijakan berbasis insentif akan lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang terlalu membatasi fleksibilitas perusahaan.
Menurutnya, relaksasi tersebut juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap pasar valuta asing domestik apabila semakin banyak eksportir melakukan konversi dolar AS menjadi rupiah melalui perbankan nasional.
Peningkatan konversi tersebut dapat menambah pasokan valuta asing di pasar domestik dan membantu mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Namun, Erwin mengingatkan bahwa peningkatan konversi DHE SDA tidak serta-merta meningkatkan cadangan devisa negara.
Dampaknya terhadap cadangan devisa bergantung pada mekanisme transaksi, penempatan dana, serta kebijakan moneter Bank Indonesia. Karena itu, dia menilai koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dan pelaku usaha menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Kadin berharap kebijakan baru DHE SDA dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, dengan eksportir memperoleh fleksibilitas likuiditas, pasar domestik mendapatkan tambahan pasokan valas, dan stabilitas rupiah tetap terjaga.
“Pada akhirnya, yang dibutuhkan dunia usaha bukan hanya kewajiban membawa devisa ke dalam negeri, tetapi juga ekosistem keuangan yang membuat eksportir merasa lebih menguntungkan dan lebih nyaman menyimpan serta mengelola devisanya di Indonesia,” kata Erwin.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan, perubahan aturan DHE SDA akan memberikan dampak positif bagi dunia usaha karena dapat meringankan arus kas perusahaan.
“Perubahan aturan DHE ini positif untuk dunia usaha karena akan meringankan cash flow perusahaan,” kata Eddy kepada Bisnis pada Minggu (8/11/2026).
Menurut Eddy, kebutuhan perusahaan terhadap dolar AS tetap membuat sebagian penerimaan ekspor berada dalam bentuk valuta asing. Pasalnya, perusahaan masih membutuhkan dolar AS untuk memenuhi sejumlah kebutuhan operasional dan pembelian.
“Sebab perusahaan tetap membutuhkan USD untuk pembelian seperti pupuk, spare parts dan lain-lain, artinya masih tetap ada DHE dalam bentuk USD,” kata Eddy.
Pemerintah Revisi Aturan DHE SDA Adapun, pemerintah akan kembali memperbarui PP DHE SDA untuk merelaksasi ketentuan penukaran valas ke rupiah dari 50% menjadi 100%. Perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan operasional dunia usaha serta hasil evaluasi berkala pemerintah.
Pemerintah menilai terdapat kebutuhan yang tinggi terhadap rupiah untuk mendukung operasional perusahaan sekaligus memperkuat pasar keuangan domestik. Berdasarkan pemantauan Bank Indonesia, kebijakan wajib retensi DHE SDA yang sebelumnya lebih ketat telah membantu menambah pasokan devisa.
Devisa yang ditahan eksportir selama 12 bulan dapat ditempatkan di perbankan maupun Bank Indonesia. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 tercatat sebesar US$146,8 miliar, relatif stabil dibandingkan dengan posisi akhir September 2026 sebesar US$146,3 miliar. []
