Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Nurul Arifin mendukung penuh kebijakan efisiensi energi di lingkungan kompleks parlemen sebagai bentuk respons terhadap situasi global yang tidak menentu, termasuk dampak konflik geopolitik terhadap pasokan energi.
“Penghematan ini bukan hanya langkah teknis, tetapi juga bentuk keteladanan kepada masyarakat agar penggunaan energi lebih bijak,” kata Nurul Arifin, di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).
Politisi Partai Golkar itu juga mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi energi ini diharapkan tidak mengganggu kinerja legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran DPR.
“Kami mendukung penuh program kebijakan efisiensi energi di lingkungan parlemen untuk semua anggota parlemen, ASN serta perangkat pendukung di lingkungan parlemen dan akan ikut disiplin menjalankan kebijakan ini,” tegasnya, dikutip dari Tribunnews.
Di samping itu, lanjut Nurul, kebijakan seperti pembatasan perjalanan dinas, pengurangan penggunaan listrik, dan pengaturan kendaraan dinas bisa menjadi langkah awal yang positif.
“Dengan adanya work from home, artinya lebih sedikit orang yang berada di kantor dan dampaknya akan lebih sedikit energi pula yang dibutuhkan karena hemat energi karena tidak ada perjalanan,” jelasnya.
Bentuk hemat energi di DPR
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menegaskan gedung parlemen di Jakarta melakukan hemat energi.
Dia menyebut, mulai pukul 18.00 WIB, gedung DPR melakukan pemadaman listrik secara terjadwal sebagai bagian dari upaya penghematan energi. Selain itu efisiensi menyasar pada penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas.
“Setjen DPR menargetkan penghematan sekitar Rp 1,5 miliar dalam satu tahun dari kebijakan ini. Pengurangan tersebut dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan operasional, termasuk optimalisasi sistem pengendalian Bahan Bakar Minyak berbasis RFID,” ujar Indra dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026) malam.
Indra juga menyinggung kemungkinan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) pada hari Jumat.
Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen menjaga pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan bertanggung jawab, di tengah krisis dunia.
Di sisi lain, DPR juga memperketat pengeluaran untuk kegiatan rapat. Jamuan rapat, khususnya untuk pertemuan singkat, tidak lagi diperkenankan sebagai bagian dari langkah penghematan.
Sementara itu, terkait perjalanan dinas, Indra menegaskan bahwa efisiensi dilakukan secara selektif. Perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi akan dibatasi, sedangkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kedewanan tetap berjalan sebagaimana mestinya. []
