Berita Golkar – Kegaduhan di ruang publik mencuat setelah beredarnya potongan video pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, yang dinilai mengandung ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto di luar mekanisme konstitusional. Narasi tersebut memicu polemik luas, memancing respons dari berbagai kalangan, termasuk anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo.
Firman menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak bisa dipandang sebagai sekadar opini akademik biasa, melainkan memiliki implikasi serius terhadap stabilitas politik dan tata negara.
“Pernyataan seperti itu tidak bisa dianggap ringan. Ketika disampaikan oleh figur publik yang memiliki rekam jejak akademik dan pengaruh besar, maka setiap diksi harus terukur. Ini bukan lagi ruang diskusi biasa, tetapi bisa ditafsirkan sebagai provokasi yang berbahaya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, proses pemakzulan presiden telah diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau melalui tekanan opini publik semata. Firman menilai narasi yang berkembang justru berpotensi menyesatkan masyarakat terhadap mekanisme demokrasi yang sah.
“Konstitusi kita sudah sangat jelas. Pemakzulan bukan soal suka atau tidak suka, melainkan harus melalui pembuktian pelanggaran hukum berat dan mekanisme berlapis di DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Kalau ada narasi di luar itu, apalagi mengarah pada upaya menjatuhkan secara non-konstitusional, ini berbahaya dan bisa masuk kategori tindakan inkonstitusional,” tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Lebih lanjut, Firman juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Saiful Mujani yang dinilai seharusnya mampu menjaga kualitas pernyataan di ruang publik, mengingat posisinya sebagai tokoh senior di bidang survei dan opini publik. Ia menilai kehati-hatian dalam berbicara menjadi hal mutlak bagi figur dengan pengaruh besar.
“Sebagai akademisi senior, seharusnya memberikan edukasi politik yang menyejukkan, bukan justru memantik kegaduhan. Jangan sampai publik digiring pada pemahaman yang keliru seolah-olah kekuasaan bisa dijatuhkan di luar koridor hukum,” kata Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Menanggapi spekulasi publik terkait kemungkinan pergantian kepemimpinan nasional, Firman secara tegas menyatakan bahwa belum tentu kondisi akan lebih baik jika terjadi pergantian secara tidak konstitusional. Ia menilai stabilitas politik merupakan faktor utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Kalau pertanyaannya apakah penggantinya akan lebih baik, saya jawab tegas belum tentu, bahkan bisa lebih buruk. Negara ini tidak boleh dipertaruhkan dengan spekulasi politik yang tidak berdasar,” ujarnya.
Di sisi lain, Firman juga menyinggung munculnya berbagai spekulasi publik terkait motif di balik pernyataan tersebut. Ia tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan tertentu, meskipun hal itu menurutnya masih menjadi tanda tanya besar.
“Publik tentu bertanya-tanya, apa sebenarnya motif di balik pernyataan ini. Apakah sekadar pandangan akademik atau ada kepentingan lain di belakangnya. Ini yang perlu dijawab secara jernih agar tidak menimbulkan kecurigaan yang semakin luas,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah ini.
