Berita Golkar – Seruan penundaan sementara perjalanan umrah di tengah eskalasi konflik Timur Tengah mendapat dukungan dari Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Dapil Jambi, Hasan Basri Agus. Ia menegaskan, keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
Pria yang akrab disapa HBA ini mengapresiasi langkah antisipatif Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu) yang mengimbau penundaan sementara keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi.
Imbauan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah, untuk diteruskan kepada seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Menurut HBA, perlindungan warga negara Indonesia (WNI), termasuk jamaah umrah, tidak bisa ditawar di tengah dinamika geopolitik global.
“Ibadah umrah adalah panggilan suci, namun perlindungan dan keselamatan jamaah adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar. Prinsip safety first harus dikedepankan dalam setiap kebijakan,” ujarnya, Jakarta, Senin (2/3/2026), dikutip dari RM.
Data Kementerian Haji dan Umrah menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara pengirim jamaah umrah terbesar di dunia, dengan jumlah mencapai lebih dari satu juta orang per tahun sebelum pandemi.
Dengan angka sebesar itu, potensi risiko keselamatan, kendala logistik, serta dampak psikologis jamaah menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.
HBA menegaskan, imbauan penundaan ini bukan bentuk pelarangan permanen, melainkan langkah preventif dan sementara sambil memantau perkembangan situasi keamanan secara real time. Ia juga mengapresiasi koordinasi Kemenlu dan Kemenag sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan maksimal kepada WNI di luar negeri.
“Kita tidak boleh panik, tetapi juga tidak boleh abai. Kebijakan ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah dalam membaca dinamika global. Ini langkah antisipatif, bukan reaktif,” tuturnya.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR yang membidangi urusan agama dan penyelenggaraan haji-umrah, HBA menyampaikan sejumlah rekomendasi agar kebijakan penundaan tetap kondusif dan tidak merugikan jemaah maupun PPIU. Ia mengusulkan skema penjadwalan ulang tanpa denda.
Pemerintah bersama PPIU perlu memastikan jamaah terdampak dapat melakukan reschedule tanpa tambahan biaya atau penalti.
Selain itu, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah diminta menerbitkan surat edaran resmi yang menjelaskan dasar kebijakan secara komprehensif agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
HBA juga menekankan pentingnya jaminan keamanan dana jamaah oleh PPIU dan agen perjalanan, termasuk mekanisme pengembalian dana bagi jemaah yang memilih membatalkan keberangkatan.
Ia turut mendorong pembentukan pusat informasi terpadu atau crisis center antara Kemenlu, Kemenag, serta Perwakilan RI di Arab Saudi untuk memantau perkembangan situasi dan memberikan pembaruan berkala.
Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta mempercayakan kebijakan ini kepada pemerintah yang bekerja berdasarkan pertimbangan keamanan dan diplomasi internasional.
HBA menambahkan, Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Arab Saudi, dan komunikasi intensif akan terus dilakukan guna memastikan keselamatan jemaah dalam setiap situasi.
“Kita berdoa agar situasi segera kondusif dan seluruh jemaah umrah dapat menunaikan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Negara harus hadir untuk memastikan itu semua,” tutupnya. []
