![](https://golkarpedia.com/wp-content/uploads/2026/07/mkgr.jpg")
Berita Golkar – Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Menurut Abdul Rahman, program tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Namun, pemerintah juga perlu menyiapkan tiga akses kolaborasi agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan.
“KDMP harus ditopang oleh tiga akses kolaborasi, yaitu akses pemasaran, akses permodalan dan penjaminan risiko, serta akses penguatan sumber daya manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, koperasi akan sulit berkembang secara berkelanjutan,” kata Abdul Rahman di Jakarta, Rabu (22/7/2026), dikutip dari JPNN.
Dia menilai KDMP merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun ekonomi dari desa. Keberadaan koperasi di lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan dinilai berpotensi memangkas rantai distribusi, memperkuat posisi tawar petani dan nelayan, serta meningkatkan perputaran ekonomi daerah.
Abdul Rahman mengatakan aspek pertama yang harus diperkuat ialah akses pemasaran. Menurut dia, KDMP diproyeksikan menjadi lembaga yang menyerap hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga produk UMKM ketika produksi melimpah atau harga pasar turun.
Karena itu, dia mengusulkan agar KDMP terhubung secara sistematis dengan BUMN sektor pangan seperti PT Berdikari, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan Perum Bulog melalui mekanisme pasar yang jelas.
“Jika tidak tersedia jalur pemasaran yang pasti, koperasi hanya akan menjadi tempat penyimpanan sementara. Yang dibutuhkan adalah ekosistem yang mampu menghubungkan hasil produksi desa dengan pasar nasional secara cepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain pemasaran, Abdul Rahman menilai koperasi desa juga membutuhkan akses pembiayaan dan penjaminan risiko usaha. Menurut dia, pemerintah perlu memperluas akses KDMP terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), maupun instrumen pembiayaan berbiaya rendah lainnya.
Dia juga mendorong penguatan skema penjaminan kredit dan asuransi usaha agar koperasi memiliki perlindungan saat menghadapi fluktuasi harga komoditas maupun risiko gagal usaha.
“KDMP harus memperoleh kemudahan mengakses pembiayaan sekaligus perlindungan risiko. Dengan demikian, koperasi memiliki keberanian memperluas usaha, meningkatkan daya serap hasil produksi anggota, dan menciptakan nilai tambah di tingkat desa,” ucapnya.
Abdul Rahman menambahkan, penguatan koperasi juga harus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dia mendorong pemerintah melibatkan kementerian terkait, perguruan tinggi, BUMN, dan lembaga pelatihan untuk memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada pengurus koperasi.
Menurut dia, pengurus KDMP perlu dibekali kemampuan manajemen usaha, tata kelola keuangan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital agar koperasi dikelola secara profesional.
“Peningkatan kapasitas SDM harus menjadi agenda yang berjalan beriringan dengan pembentukan koperasi. Koperasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh kualitas pengelolanya. Dengan SDM yang kompeten, KDMP akan mampu menjadi pilar ekonomi desa yang modern, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Abdul Rahman. []
