Berita Golkar – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adela Kanasya Adies, mengapresiasi kenaikan pagu anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk Tahun Anggaran 2027.
Ia mendorong peningkatan anggaran tersebut diikuti penguatan layanan perpustakaan, khususnya di lingkungan sekolah dan wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses literasi. Hal tersebut disampaikan Adela dalam rapat pembahasan anggaran Komisi X DPR RI bersama Perpusnas.
Dalam pembahasan tersebut, pagu anggaran Perpusnas Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp 417,725 miliar, meningkat sekitar 15,3 persen dibandingkan pagu Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 362,165 miliar.
Adela yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I mengatakan, kenaikan anggaran tersebut penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat angka literasi di Indonesia.
“Untuk dapat terus meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan angka literasi di Indonesia, Fraksi Partai Golkar terus mendorong adanya kenaikan pagu anggaran secara lebih signifikan. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menyetujui pagu anggaran tersebut,” ujar Adela, Selasa (8/9/2026), dikutip dari RM.id.
Selain itu, Komisi X DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran Perpusnas sebesar Rp 307,774 miliar untuk memperkuat berbagai program strategis literasi, terutama di wilayah pedesaan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Adela, peningkatan anggaran tersebut menunjukkan perhatian terhadap pembangunan budaya literasi dan penguatan ekosistem perpustakaan di Indonesia.
“Saya senang melihat adanya tambahan pagu anggaran untuk Perpusnas pada tahun 2027. Tentu kita berharap tambahan anggaran ini benar-benar dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia menilai peningkatan anggaran perpustakaan harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan serta akses masyarakat terhadap bahan bacaan yang bermutu. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penguatan perpustakaan di lingkungan sekolah.
“Upaya pemerataan akses literasi dan perluasan bahan bacaan di Tanah Air mendapat dorongan kuat dengan persetujuan pagu anggaran Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 417,725 miliar, naik dari tahun 2026,” tutur Adela.
Ia menegaskan, perpustakaan sekolah tidak boleh hanya menjadi tempat penyimpanan buku pelajaran.Perpustakaan harus menjadi ruang yang mampu menumbuhkan minat baca, memperluas wawasan, membangun daya kritis, sekaligus menjadi tempat yang menyenangkan bagi peserta didik untuk belajar.
“Perpustakaan sekolah harus menyediakan bahan bacaan yang berkualitas. Jangan hanya buku pelajaran. Anak-anak kita membutuhkan buku cerita, ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, teknologi, dan berbagai bacaan yang dapat memperkaya wawasan serta membangun karakter mereka,” jelasnya.
Adela juga menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap bahan bacaan berkualitas, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Menurutnya, pembangunan literasi tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah koleksi buku.
Pemerintah juga perlu memastikan buku dan bahan bacaan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat dan dimanfaatkan secara optimal.
“Jangan sampai kita hanya menghitung berapa banyak buku yang tersedia, tetapi tidak melihat apakah buku tersebut benar-benar dibaca dan memberikan manfaat bagi anak-anak dan masyarakat,” tegas Adela.
Ia berharap, tambahan anggaran Perpusnas pada 2027 dapat diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung dan terukur terhadap peningkatan budaya baca masyarakat, penguatan perpustakaan sekolah, serta pemerataan akses literasi.
Adela mengingatkan bahwa setiap rupiah yang berasal dari anggaran negara merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Prinsipnya sederhana, setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan anggaran harus dibarengi dengan peningkatan kualitas program, pelayanan, dan dampaknya bagi masyarakat,” pungkas Adela.
Ia menambahkan, Komisi X DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan anggaran di sektor pendidikan dan kebudayaan, termasuk perpustakaan, digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. []
