Berita Golkar – Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berdampak pada kondisi lalu lintas di Jakarta.
Situasi ini pun berpotensi memicu lonjakan pengguna transportasi umum, sehingga operator seperti Transjakarta diminta segera menyiapkan langkah antisipasi.
Andri mengungkapkan bahwa perubahan kondisi jalan sudah mulai terasa dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut lalu lintas cenderung lebih lengang dibandingkan biasanya, terutama di jam-jam sibuk.
“Saya beberapa hari ini merasakan sendiri, jalanan lebih sepi, tidak macet seperti biasanya. Bahkan saya jarang lihat mobil berbahan bakar solar di jalan,” ujar Andri dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kondisi ini tidak lepas dari kenaikan harga BBM, khususnya jenis solar dan BBM non-subsidi yang kini dinilai cukup tinggi.
Hal itu diduga membuat sebagian pengguna kendaraan pribadi mulai mengurangi mobilitas atau mempertimbangkan beralih ke transportasi umum.
Melihat tren tersebut, Andri meminta Transjakarta untuk segera menyiapkan skenario menghadapi potensi lonjakan penumpang.
“Harus disiapkan perencanaan, kalau terjadi peralihan besar-besaran dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Ini bisa jadi momentum, tapi juga tantangan,” katanya, dikutip dari Akurat.
Ia menekankan pentingnya kesiapan dari sisi armada, layanan, hingga manajemen operasional agar peningkatan jumlah penumpang tidak justru menurunkan kualitas layanan. Selain itu, Andri juga mengingatkan potensi dampak lanjutan jika harga BBM kembali mengalami kenaikan dalam waktu dekat.
Anggota Komisi B itu menyoroti pernyataan pemerintah pusat terkait ketahanan stok energi yang terbatas, yang bisa berujung pada penyesuaian harga berikutnya.
“Kalau nanti BBM lain ikut naik, ini pasti berdampak ke biaya operasional Transjakarta. Harus ada plan A dan plan B dari sekarang,” tegasnya.
Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal kenaikan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang mulai berlaku pada Sabtu, 18 April 2026. Penyesuaian harga ini terutama terjadi pada produk bensin beroktan tinggi dan solar non-subsidi.
Bahlil menegaskan kenaikan harga BBM non subsidi merupakan hal yang wajar karena mengikuti mekanisme pasar. Menurutnya, pemerintah hanya memiliki kewenangan penuh untuk menjaga stabilitas harga BBM subsidi. []
