Berita Golkar – Politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam menilai hubungan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masih baik. Menurutnya, polemik yang belakangan muncul justru lebih banyak terjadi di antara para pendukung kedua tokoh tersebut.
Ridwan mengatakan dinamika itu tidak terlepas dari sejarah persaingan politik Jokowi dan Prabowo. Selama satu dekade, keduanya berada di kubu berseberangan sebelum akhirnya berada dalam satu pemerintahan setelah Pemilu 2024.
Menurut Ridwan, penyatuan dua kelompok pendukung yang sebelumnya berhadapan selama bertahun-tahun membuat perbedaan pandangan politik kembali mencuat.
“Sekarang dijadikan ke satu, kayak orang Jawa bilang umek, artinya pusing sendiri. Mereka kan dua kubu yang berhadapan selama 10 tahun, terus dijadikan satu,” kata Ridwan saat dihubungi Inilah.com, Sabtu (12/9/2026).
Dia mengatakan penyatuan kedua kubu tersebut pada dasarnya terjadi untuk kepentingan memenangkan pemilu. Setelah kontestasi berakhir, perbedaan sikap dan pandangan politik dinilai kembali terbuka.
“Mereka menjadi satu itu, saat apa? Saat pemilu saja, yang waktu kampanye untuk menangkan. Setelah itu? Beda lagi, beda apa? Pikiran-pikirannya beda lagi,” ujarnya.
Karena itu, Ridwan menilai berbagai polemik yang muncul belakangan tidak serta-merta menunjukkan adanya keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Menurut dia, gesekan justru lebih banyak terjadi di antara kelompok pendukung masing-masing.
“Jadi yang ribut ini adalah para pendukungnya, nah itu yang ribut. Bukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, bukan,” ucapnya.
Ridwan Bela Safari Politik Jokowi
Ridwan juga menanggapi wacana Jokowi melakukan safari politik. Menurut dia, aktivitas tersebut merupakan hak Jokowi sebagai warga negara sekaligus bagian dari aktivitas politik yang sah.
“(Jokowi mau safari politik) itu haknya sebagai warga negara. Dia masih punya energi,” ungkapnya.
Ridwan mempertanyakan alasan aktivitas politik Jokowi justru menjadi sorotan. Dia membandingkannya dengan kegiatan serupa yang dilakukan elite partai politik lainnya.
“Kenapa kok Pak Jokowi yang dipermasalahkan? Kok PSI? Kenapa Ketua Umum Golkar yang tiap bulan ke daerah kok tidak dipermasalahkan?” katanya.
Singgung Rangkap Jabatan Ketum Partai dan Menteri
Di sisi lain, Ridwan menyoroti persoalan rangkap jabatan ketua umum partai politik dengan posisi di pemerintahan, khususnya menteri.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi fungsi partai politik dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah melalui lembaga legislatif.
“Kalau partainya, kebijakan partainya itu bertentangan dengan keputusan presiden, berani dia? Tidak berani, kalau dia berani dicopot jadi menteri,” ujarnya.
“Maka akhirnya apa? Akibatnya legislatifnya jadi lumpuh. Hari ini legislatif lumpuh,” ungkap Ridwan menambahkan.
Ridwan mengingatkan partai politik memiliki posisi penting sebagai salah satu penopang demokrasi. Karena itu, partai dinilai harus tetap menjalankan fungsi politiknya, termasuk memastikan adanya kontrol terhadap kekuasaan.
“Padahal kami partai politik itu adalah tonggak demokrasi. Kalau demokrasinya sekarang lumpuh, artinya partai politiknya tidak berperan,” paparnya.
“Jadi itulah, itu konsekuensi daripada konsep Trias Politika. Indonesia menganut sistem itu,” jelas Ridwan melanjutkan. []
