08 Juli 2019

Berita Golkar - Menguatnya kekecewaan di kalangan kader muda Partai Golkar dan pengurus baik tingkat kabupaten maupun provinsi mendorong DPP Partai Golkar segera melakukan rapat pleno. Pleno dilakukan untu mengambil langkah-langkah konsolidasi organisasi dan penguatan kader dari pusat hingga daerah, serta dampak rangkap jabatan Ketua Umum sebagai Menteri Perindustrian dalam penguatan elektoral partai Golkar pada Pileg 2019.

Kader muda Golkar, Supardiono meminta pemerintah bersikap netral dan mengindahkan etika politik dan mekanisme partai dalam merespon dinamika yang berkembang di internal partai yang saat ini dinahkodai Airlangga Hartarto. "Berbagai bentuk intervensi dalam konsolidasi Golkar justru akan menyulitkan pemerintah dan tidak mencerminkan sikap negarawan." ujar fungsionaris DPP AMPI ini.

Baca juga: Pujian Bamsoet Untuk Kepemimpinan Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie

Pada Pileg 2019, lanjut Supardiono, Partai Golkar tidak mampu mempertahankan perolehan kursi Legislatif dari semula 91 kursi DPR RI di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, anjlok menjadi 85 kursi di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. "Walaupun suara Golkar secara nasional bertengger di urutan ke-3, namun kursi tetap urutan ke-2." papar Supardiono. 

Menurut Supardiono, rangkap jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar menjadi faktor kegagalan Partai Golkar dalam mempertahankan hasil pileg 2014. "Terpuruknya suara Golkar, salah satunya disebabkan rangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Prindustrian di Kabinet Indonesia Kerja 2014-2019. Sehingga hanya konsentrasi di Pilpres 2014 dan melupakan Pileg 2014" ungkap Supardiono.

Baca juga: HUT Ke-41, AMPI Luncurkan Program Inovasi Sosial Anak Muda

Minimnya konsolidasi Partai dari pusat sampai daerah terbukti dengan lemahnya Badan Saksi Nasional dan Daerah Partai Golkar. "Karenanya, kami kader muda Golkar memberi masukan kepada Presiden Jokowi tidak mengakomodir kader partai yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum dalam menyusun komposisi Menteri Kabinet Indonesia Kerja 2019–2024 demi peningkatan suksesi Nawa Cita jilad 2." pungkas Supardiono. [kontributor Jakarta]

fokus berita : #Supardiono


Kategori Berita Golkar Lainnya