12 Februari 2020

Omnibus Law Cipta Kerja Pro Buruh, Menko Airlangga Jamin Pesangon Tetap Ada

Berita Golkar - Pemerintah memastikan dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) ini tetap pro terhadap tenaga kerja. Artinya, isu mengenai RUU Ciptaker akan menghapuskan pesangon tidaklah benar.

Menteri Koordintor bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan untuk mekanisme pesangon bagi tenaga kerja tetap memakai aturan yang berlaku. Artinya, bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan nantinya akan mendapatkan hak penggantian.

"Kalau pesangon tetap dengan regulasi yang berlaku. Jadi ini beda on top," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca Juga: Tak Punya Data Kemiskinan Valid, Ace Hasan Sindir Kemensos Bakal Babak Belur

Menurut Airlangga, untuk RUU Ciptaker ini memang ada mekanisme pembayaran jaminan kehilangan pekerjaan dengan membayarkan sejumlah 5 kali gaji. Namun pembayaran ini hanya berlaku bagi pekerja-pekerja baru. 

"Omnibus law itu untuk mendorong orang yang tidak bekerja. Sekarang ada 7 juta yang tidak kerja mereka ini berhak mendapatkan pekerjaan. Hak untuk mendapatkan pekerjaan hak untuk mendapatkan gaji itu diatur dengan omnibus law, apalagi dunia sekarang sedang mendapatkan banyak gejolak," jelasnya.

Nantinya lanjut Airlangga, pembayaran lima kali gaji ini juga hanya untuk perusahaan besar. Itupun juga harus melalui mekanisme perjanjian antara pekerja dengan perusahaan.

Baca Juga: Ingin Maju Pilbup Indramayu 2020, Daniel Mutaqien Masih Tunggu Restu Ibunda

"Lima kali itu sweetener. Dengan ditandatanganinya perjanjian UU nanti tenaga kerja dapat sweetener. Kalau pesangon tetap dengan regulasi yang berlaku. Jadi ini beda on top," jelasnya. {economy.okezone.com}

fokus berita : #Airlangga Hartarto