12 Maret 2020

Berita Golkar - Menanggapi ada banyak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini sedang dirundung masalah hukum, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan (Korpolhukam) Azis Syamsuddin mengatakan prihatin dan berharap Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir bisa menyelesaikan dan memperbaiki satu-persatu.

“Kita juga baru tahu, dan turut prihatin ada banyak BUMN kita yang saling tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, sehingga sampai menimbulkan beberapa sengketa hukum antar BUMN,” ujar Azis Syamsuddin di Jakarta.

Baca Juga: Aburizal Bakrie Pimpin Rapat Perdana Dewan Pembina Partai Golkar, Ini Yang Dibahas

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan saat ini ada setidaknya 17 kasus dispute antar perusahaan pelat merah. Erick menuturkan, dari 17 sebanyak 8 masalah saling tuntut telah rampung. Artinya, masih ada 9 lagi yang mesti diselesaikan.

“Katanya keluarga, bersinergi, kok ribut dibawa keluar. Oleh karena itu, program 100 hari Pak Carlo (Carlo Brix Tewu-red.) bagaimana menyelesaikan hal ini,” ujar Menteri BUMN Erick Thorir. Carlo Brix Tewu adalah Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Menteri BUMN yang baru.

Menurut M. Azis Syamsuddin, penunjukan Carlos Brix Tewu sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Menteri BUMN mengindikasikan saat ini memang ada banyak masalah yang cukup serius di Kementerian BUMN.

 

Baca Juga: Iuran Batal Naik, Puteri Komarudin Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penyehatan BPJS Kesehatan

Pengangkatan Carlos Tewu diharapkan akan bisa menyelesaikan berbagai kasus sengketa antar BUMN secara hukum melalui proses investigasi yang lebih transparan dan kredibel.

“Pengangkatan Carlos Tewu (sebagai deputi hukum dan perundang-undangan) mengindikasikan ada banyak masalah hukum yang perlu diselesaikan dan diantisipasi ke depannya di lingkungan Kementrian BUMN, sehingga dibutuhkan seseorang profesional yang menguasai masalah tersebut. Kita berharap pengangkatan ini bisa menyelesaikan setiap kasus secara profesional dan transparan,” katanya.

Lebih lanjut M. Azis Syamsuddin menerangkan, pada intinya Badan Usaha Milik Negera itu sangat diharapkan bisa bekerja optimal dan se-efisien mungkin untuk kepentingan negara.

Baca Juga: Danny Pomanto-Zunnun Halid Optimis Menangkan Pilkada Kota Makassar 2020

"Kalau ribut antar BUMN kan yang dirugikan negara dan masyarakat. Makanya, semua pihak harus mendukung upaya-upaya pembenahan dan penyelesaian masalah yang dilakukan Menteri BUMN. Tidak elok dilihat masyarakat, masak ribut sendiri (antar BUMN),” ujarnya.

Dia menekankan perlunya penguatan profesionalisme dan komitmen pelayanan publik para penjabat BUMN, terutama kesadaran akan aspek resiko dan hukum atas pengambilan keputusan strategis. Menteri BUMN juga perlu memperbarui upaya-upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

“Ke depan Kementerian BUMN perlu melakukan penguatan kapasitas terkait pemahaman konsekuensi hukum dan resiko atas proses pengambilan keputusan di BUMN, terutama pada level decision maker di setiap BUMN. Perlu adanya Decision Audit & Justification, dari sisi resiko dan hukum,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, juga meminta publik terus mengawasi penyelesaian masalah hukum di BUMN dan juga medukung kinerja Kementerian BUMN agar semakin baik ke depan. {investor.id}

fokus berita : #Azis Syamsuddin #Erick Thohir


Kategori Berita Golkar Lainnya