21 April 2020

Berita Golkar - Presiden Jokowi memutuskan melarang mudik mulai 24 April 2020 demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kebijakan ini diambil setelah mencermati perkembangan penyebaran wabah COVID-19 dari hari ke hari.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menilai kebijakan larangan mudik ini bisa menjadi salah satu langkah efektif dalam mencegah penyebaran corona, terutama ke daerah-daerah yang jadi tujuan pemudik.

"Kebijakan Presiden Jokowi melarang mudik dan kebijakan ini perlu diapresiasi, sekaligus disertai langkah pemerintah dan mengajak peran serta aktif masyarakat untuk jalankan keputusan ini," kata Melki kepada wartawan, Selasa (21/4).

Baca Juga: Ade Angga Desak Pemko Tanjungpinang Segera Distribusikan Sembako Bagi Warga terdampak COVID-19

Menurut Melki, keputusan melarang mudik sangat bisa dipahami, karena setiap harinya kasus virus corona semakin bertambah dan belum ada tanda-tanda akan menurun. Maka dari itu, masyarakat diminta taat pada aturan ini.

"Berhasil tidaknya pengendalian COVID-19 se-Indonesia sangat ditentukan pencegahan pertemuan dalam jumlah besar saat mudik," papar politikus Golkar itu.

"Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat edukasi secara masif menggunakan berbagai media dan tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh budaya. Disertai penegakan hukum terhadap warga negara untuk mematuhi kebijakan pemerintah ini secara disiplin," tambah Melki.

Baca Juga: Yahya Zaini Serahkan Bantuan Logistik Pada Satgas COVID-19 PCNU Nganjuk

Melki menyarankan, sebaiknya pemerintah juga perlu melakukan pendataan warganya yang mudik dan tidak mudik secara lebih ketat. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan warga terdampak kebijakan COVID-19 ini mendapatkan hak-haknya, seperti bantuan sosial (bansos) dan bantuan lainnya.

"Pemerintah juga perlu memastikan data warga yang terdampak dan tidak bisa mudik yang harus mendapat bantuan sosial sesuai hak haknya.

Sementara itu, bagi masyarakat yang sudah terlanjur pulang ke kampung, kepala desa, lurah, ketua RT dan RW di daerah tujuannya harus mendata dengan jelas, serta diwajibkan karantina mandiri secara ketat dan disiplin.

Baca Juga: Syamsuddin Mundur Dari Ketua DPRD Inhu, Ini Alasannya

"Selama 14 hari karantina mandiri warga yang balik ke kampung dari daerah episentrum atau dari luar negeri dicek kondisinya secara teratur oleh tenaga kesehatan sesuai protokol kesehatan. Perlu dilakukan sanksi sosial bagi warga atau keluarganya yang tidak disiplin jalankan hal ini karena bisa bahayakan warga di kampungnya," tegas Melki.

Ia juga mengingatkan agar semua bantuan yang disediakan pemerintah harus tepat sasaran, yakni warga kurang mampu dan berkurang pendapatannya selama pandemi virus corona.

"Semua jenis bantuan sosial pemerintah seperti bantuan sembako, Kartu Prakerja, program padat karya, listrik gratis atau diskon 50 persen plus program sosial lainnya dari pemerintah pusat sampai daerah, juga pihak swasta betul-betul harus dipastikan untuk menjangkau warga yang membutuhkan," tutupnya. {kumparan.com}

fokus berita : #Melki Laka Lena


Kategori Berita Golkar Lainnya