31 Juli 2021

Menko Airlangga Dorong Modernisasi Koperasi Agar Adaptif Dan Memiliki Daya Saing Tinggi

Berita Golkar - Pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi. Salah satu strategi yang dipilih, yakni modernisasi koperasi.

”Pemerintah telah menyusun konsep digitalisasi koperasi untuk mendorong kemudahan peningkatan kualitas koperasi. Di masa pandemi saat ini, koperasi harus tetap bergerak secara produktif dan kreatif,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Spesial HUT Koperasi ke-74, Selasa (27/7).

Ketua Umum Partai Golkar menambahkan, melalui program PEN, pemerintah telah memberikan stimulus kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada 2020 periode pertama sebesar Rp 1 triliun untuk 63 koperasi, dan pada periode kedua sebesar Rp 292 miliar untuk 37 koperasi.

Baca Juga: Sesalkan Pemotongan Bansos di Tangerang, Ace Hasan: Usut Tuntas! Tempuh Langkah Hukum

 

”Saat ini, pemerintah fokus dalam modernisasi koperasi dengan tata kelola yang baik atau Good Cooperative Governance (GCG) dalam upaya meningkatkan daya saing koperasi agar adaptif terhadap perubahan,” tandasnya.

Airlangga menambahkan, modernisasi koperasi akan difokuskan pada pengembangan koperasi multi pihak. Fokus pada sektor riil, kemudahan kemitraan, kemudahan pembiayaan dan juga terdigitalisasi. ”Dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan pertumbuhan koperasi modern sebanyak 500 unit koperasi,” beber Airlangga.

Data di Kementerian Koperasi dan UKM per Desember 2020, jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.124 unit dengan volume usaha sebesar Rp 174 triliun dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang. ”Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan pada 2019,” imbuhnya.

Baca Juga: Sarmuji: Tak Ada Urgensinya Anggota DPR Isoman Di Hotel dan Dibiayai Negara

Berkaitan dengan regulasi, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 untuk memberi kemudahan dalam berkembang dan berdaya saing. Undang-undang tersebut juga telah mengatur tentang penyederhanaan anggota pendiri koperasi.

Dalam PP No 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, telah diatur secara rinci mengenai kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi.

Di antaranya dalam hal penetapan kebijakan pada aspek kelembagaan, pemasaran, produksi, keuangan, inovasi dan teknologi serta kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu melalui pemberdayaan bagi koperasi di sektor kelautan dan perikanan, angkutan perairan pelabuhan, kehutanan, perdagangan, dan pertanian.

Baca Juga: Ditanya Puteri Komarudin Soal Keinginan Jadi Anggota DPR, Ini Jawaban Raffi Ahmad

Airlangga menerangkan, ada beberapa koperasi di Indonesia yang telah mampu berdaya saing dengan koperasi luar negeri. Contohnya Kisel, Koperasi Warga Semen Gresik, dan Kospin Jasa. Dengan demikian, perlu ada pemikiran bahwa koperasi tidak hanya berskala kecil, namun juga bisa berskala menengah atau besar.

”Pemikiran ini penting untuk menumbuhkan semangat dan antusiasme pengusaha koperasi kita, terutama bagi para pemuda-pemuda Indonesia yang saat ini sedang dan akan merintis usaha koperasi. Diharapkan Koperasi mampu berperan penting bagi perekonomian nasional,” pungkas Menko Airlangga. {radarjombang}

fokus berita : #Airlangga Hartarto