24 Oktober 2021

Dubes RI Untuk Selandia Baru Tantowi Yahya Ungkap Alasan Vanuatu Ngotot Ingin Papua Merdeka

Berita Golkar - Vanuatu merupakan negara kecil di tengah Samudara Pasifik pernah menyampaikan di Sidang PBB mengani perlakukan tidak adil di Papua. Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman menyebut ada isu HAM di Papua yang diduga dilakukan Indonesia di bumi Cendrawasi itu

Isu HAM di PAPUA selalu disinggu negara-negara Pasifik di Sidang Umum PBB sebagai solidaritas. Indonesia selalu menekankan bahwa papua adalah bagian dari kedaulatan republik. Isu HAM di PAPUA selalu disinggu negara-negara pasifik di Sidang Umum PBB sebagai solidaritas. Indonesia selalu menekankan bahwa papua adalah bagian dari kedaulatan republik.

Duta Besar Indonesia Dubes RI untuk Selandia Baru, Samoa, Kerajaan Tonga , Kepulauan Cook dan Niue , dan Dubes Keliling untuk Kawasan Pasifik , Tantowi Yahya dalam dialog yang ditayang akun youtube Akbar Faizal Uncensored mengungkapkan fakta mengani anggapan dan pola berpikir negara di Pasifik itu

Baca Juga: Jokowi: Kekompakan Kader Golkar Berakar Kuat Menjulang Tinggi Ibarat Pohon Beringin Yang Mengayomi

Ia mengungkapkan, hingga kini orang Vanuatu masing menggap bahwa orang Papua adalah saudara mereka dari ras yang sama yaitu Melanesia. Dan, mereka mereka belum merasa medeka bila masih ada suara mereka yang masih dijajah bangsa lain.

"Orang Vanuatu itu rasnya sama betul dengan orang Papua jadi orang Melanesia jadi menurut sejarah ras Papua itu sekitar 6000 tahun yang lalu itu melakukan eksplorasi ke banyak tempat di wilayah Pasifik.

Nah mereka ini kemudian berhenti dan bermukim di beberapa wilayah yang Pertamaku adalah Solomon, Somalia Islan dan ketiga adalah Vanuatu jadi penduduk dari tiga negara di Pasifik ini sama persis dengan orang Papua jadi saya bisa sebut ya mereka itu sebenarnya adalah orang Papua yang merantau," jelas Tantowi.

Baca Juga: Denny Wowiling: Golkar Minut Usung Duet Airlangga-Olly Dondokambey Di Pilpres 2024

Menurut warga tiga negara di Pasifik tersebut punya ikatan dengan saudara mereka di Papua, sehingga tiga itulah yang paling kencang dalam menyuarakan kemerdekaan Papua di kancah internasional.

Selain itu, saat Vanuatu merdeka tahun 1980, Vanuatu juga mendeklarasikan bahwa Vanuatu belum benar-benar merdeka bila masih ada bangsa mereka yang masih dikuasai bangsa lain.

"Vanuatu ini merdeka tahun 1980. presiden pertama dari Vanuatu itu membuat semacam deklarasi . Dia berkata bahwa bangsanya belum benar-benar merdeka jika masih ada bagian dari kita yang masih terjajah ucapannya dia Jadi kita Vanuatu. Sebagai bangsa Melanesia tuh belum benar-benar merdeka Jika masih ada diantara kita yang belum merdeka belum . Mereka maksudnya belum merdeka secara politik nah yang dimaksud Papuam" jelasnya.

Baca Juga: Bamsoet Dukung Menpora Zainudin Amali Usut Tuntas Maladministrasi Bertahun di Tubuh LADI

Menurutnya ucapan sang persiden, itu ternyata didengarkan dan diikuti oleh bangsa-bangsa itu Menurutnya, itulah latar belakang mmengapa Vanuatu itu paling kenceng kalau sudah soal Papua.

Menurutnya strategi mereka juga terus berubah mulai dari pelanggaran HAM yang menut mereka sampai sekarang. Ia menjelaskan, Vanuati merupakan salah satu negara di Pasifik selatan yang sedang dilanda kecemasan megenai perubahan iklim

Dan, kekuatirannya adalah pulau-pulau di negara itu suatu saat akan tenggelam . Lalu, pertanyaannya mau ke mana menera bila negaranya tenggelam.

Baca Juga: Pidato HUT Ke-57 Golkar, Airlangga: Golkar Bertekad Bawa Indonesia Masuk 7 Negara Ekonomi Terbesar

"Vanuatu itu adalah satu dari negara-negara kepulauan yang ada di Samudra Pasifik Selatan yang mempunyai banyak sekali tantangan-tantangan yang namanya itu adalah soal perubahan iklim , negeri ini mempunyai kekhawatiran yang sama dengan negeri-negeri di kawasan Pasifik yaitu mengenai perubahan iklim yang kaya ini adalah meningkatnya tinggi air laut . Nah ketika tenggelam ini pertanyaannya adalah akan kemana mereka," jelas Tantowi.

Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman ikut mengambil urusan dengan situasi Papua Barat yang terus memanas oleh berbagai aksi kekerasan dengan turut memberikan kesaksian kepada PBB.

Namun, diplomat Indonesia di PBB membantah tuduhan Vanuatu dan menyoroti balik Vanuatu yang seolah-olah tutup mata terhadap berbagai tindak kekerasan yang dilakukan KKB Papua terhadap guru, nakes, pekerja bangunan di Papua.

Baca Juga: Ketua Golkar Surabaya, Arif Fathoni: Kami Ingin Hasilkan Kader-Kader Berkualitas Yang Siap Dikaryakan Bagi Bangsa

Bob Loughman mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa penduduk asli Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia di bawah pemerintahan Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, baik Forum Kepulauan Pasifik maupun negara-negara Afircan, Carribbean dan Pacific Group telah meminta pengawasan PBB terhadap situasi hak asasi manusia di Papua.

Kedua kelompok negara telah mendesak Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisioner Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua dan memberikan penilaian independen. "Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan di bidang ini," kata Loughman.

"Saya berharap masyarakat internasional, melalui proses yang dipimpin PBB, memperhatikan masalah ini dengan serius dan menanganinya dengan adil."

Baca Juga: Jadi Peluang Kebangkitan Pariwisata RI, Sandiaga Uno Puji Kerja Keras Dubes RI Tantowi Yahya Gelar Pacific Exposition 2021

Sebelumnya Benny Wenda salahkan kematian nakes pada tindak kekerasan TNI untuk pertambangan Papua dan kelapa sawit. Presiden Sementara ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) itu telah mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas tuduhan oleh pihak berwenang Indonesia terhadap tentara Papua Barat.

Dia mengatakan bahwa peningkatan kekerasan adalah karena militerisasi kawasan untuk melindungi bisnis dan untuk "menghancurkan mereka" arahan kebijakan dari Jakarta melawan perlawanan Papua Barat.

Indonesia memiliki gugatan tentara Papua Barat menyerang rumah sakit dan membunuh perawat Gabriella Meilani di Kiwirok. Namun Wenda mengaku, menurut sumber yang diwawancarainya, bentrokan itu bermula dari seorang dokter migran Indonesia yang mengancam warga dengan pistol.

Baca Juga: Airlangga Sebut Elektabilitasnya Naik Jelang Pilpres 2024 Berkat Para Kader Pasang Billboard

“Ini memicu penyelidikan Tentara Papua Barat. Seorang perawat melarikan diri dari tempat kejadian dan jatuh ke lereng, hingga melukai dirinya sendiri,” kata Wenda.

Indonesia telah mengerahkan lebih dari 21.000 pasukan baru sejak Desember 2018, menggusur puluhan ribu warga sipil dari Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Sorong.

“Pasukan ini ada di sana tidak untuk mempertahankan ‘kedaulatan’ Indonesia atau menjaga keamanan rakyat saya; mereka ada di sana untuk melindungi operasi penambangan ilegal, untuk mempertahankan perkebunan kelapa sawit yang merusak hutan hujan kita, dan untuk membantu membangun Jalan Raya Trans-Papua yang akan digunakan untuk bisnis Indonesia – bukan untuk rakyat Papua Barat,” kata Wenda.

Baca Juga: HUT Ke-250 Kota Pontianak, Bebby Nailufa Harap Makin Cantik Di Semua Sektor

“Pemerintah Indonesia menciptakan kekerasan dan kekacauan untuk memberi makan pasukan ini. Seperti yang diperintahkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, 'hancurkan dulu. Kami akan membahas masalah hak asasi manusia nanti'.

"Pernyataan itu ditegaskan kembali [pada Senin], dan didukung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD."

Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani dan dua saudaranya pada April tahun lalu adalah contoh bagaimana kebijakan ini berhasil. “Tentara Indonesia membunuh dua bersaudara itu pada April tahun lalu. Berbulan-bulan kemudian tentara menyiksa dan membunuh pendeta,” kata Wenda.

Baca Juga: Misbakhun: Keberadaan Airlangga di Kabinet Jokowi Sukses Keluarkan Indonesia Dari Tekanan Pandemi

Tentara Indonesia yang harus disalahkan

“Dalam kedua kasus tersebut, militer menyalahkan Tentara Papua Barat atas serangan tersebut – tetapi komisi hak asasi manusia dan pengadilan militer Indonesia sendiri menemukan bahwa tentara Indonesia yang harus disalahkan. Pola serupa akan terungkap dengan kejadian di Kiwirok.”

Wenda mengatakan Indonesia harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat untuk menyelidiki kekerasan ini dan menghasilkan laporan independen berdasarkan fakta, sejalan dengan seruan 84 negara internasional.

“Larangan Indonesia terhadap media, kelompok hak asasi manusia, dan lembaga bantuan memasuki Papua Barat harus segera dicabut. Jika Indonesia mengatakan yang sebenarnya tentang peristiwa ini, mengapa terus menyembunyikan Papua Barat dari dunia?” katanya.

Baca Juga: Pilpres Diprediksi Jadi Ajang Pertarungan 3 Capres: Prabowo, Anies dan Airlangga Hartarto

“Perang ini tidak akan pernah berakhir sampai Presiden Widodo duduk bersama saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ini bukan tentang 'pembangunan', tentang berapa banyak jembatan dan jalan yang dibangun. Ini tentang kedaulatan kita, hak kita untuk menentukan nasib sendiri - kelangsungan hidup kita."

Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman juga mengatakan dia berharap PBB dapat membantu Vanuatu mencapai penyelesaian damai dalam perselisihannya dengan Perancis atas pulau Matthew & Hunter. Pulau-pulau yang disengketakan terletak di antara Vanuatu dan Kaledonia Baru.

"Mengakui proses yang tidak lengkap untuk dekolonisasi Vanuatu, kami berharap proses yang dipimpin PBB menumbuhkan jalur yang jelas untuk mencapai penyelesaian damai di pulau-pulau yang disengketakan ini," kata Loughman.

Baca Juga: Hari Santri Nasional, Sarmuji Pimpin Golkar Jatim Ziarah Ke Makam KH Hasyim Asyari dan Gus Dur

Sekilas Vanuatu

Vanuatu masuk ke dalam rumpun Pasifik yang tak memiliki banyak penduduk. Hingga 2020, berdasarkan laporan Worldbank, populasi di negara ini hanya mencapai 307.150 penduduk. Jumlah itu bahkan tak lebih banyak dari penduduk Kota Jayapura yang populasinya mencapai 314.000 hingga 2020 berdasarkan catatan dari PopulationStats.

Tak hanya penduduknya yang sedikit, wilayah Vanuatu juga cukup kecil. Vanuatu memiliki luas daratan sebesar Pulau Maluku, yakni seluas 12 kilometer persegi. Meski negara kecil, Vanuatu terus mengkritik Indonesia dengan menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua.

Dalam sidang PBB tahun ini, Vanuatu kembali mengkritik Indonesia. Apa yang melatarbelakangi Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua?

Baca Juga: Umrah Dibuka Lagi Untuk RI, Ace Hasan Minta Pemerintah Prioritaskan Calon Jemaah Tertunda

Usai bebas dari jajahan Perancis dan Inggris pada 1980, perdana menteri pertama Vanuatu, Walter Hadye, menyatakan kemerdekaan negaranya itu belum sempurna hingga seluruh bangsa dan wilayah Melanesia, termasuk Papua Barat, terbebas dari kolonialisme.

Pernyataan Hadye itu dinilai menjadi awal mula dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua. Pada 2010, parlemen Vanuatu bahkan sampai mengadopsi Rancangan Undang-Undang Wantok Blong Yumi atau UU yang menegaskan pengakuan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.

Lewat UU tersebut, Vanuatu memberikan status observer bagi Papua Barat dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).

Baca Juga: Momen Ace Hasan Jadi Imam Shalat Jumat Ketua Umumnya Airlangga Di Masjid Baru DPP Golkar

Vanuatu Tutup Mata

Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI di New York, Sindy Nur Fitri, saat mewakili Indonesia di rangkaian Sidang Umum PBB, menyampaikan tanggapan terhadap tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh Vanuatu menyangkut isu hak asasi manusia di Papua.

Dalam rekaman Sidang Umum PBB yang diakses dari kanal YouTube Kementerian Luar Negeri RI pada Minggu, Sindy mengatakan bahwa Vanuatu terus mengusik kedaulatan negara lain dan terus menggencarkan tuduhan agresif dengan niatan yang buruk dan dasar politik terhadap Indonesia.

“Vanuatu berusaha untuk membuat dunia terkesan dengan apa yang disebut sebagai kekhawatiran terhadap isu HAM. Kenyataannya, HAM versi mereka gagal untuk menyoroti tindakan teror yang tak manusiawi dan keji, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis kriminal bersenjata,” papar Sindy.

Baca Juga: Melki Laka Lena: Gelombang Ketiga COVID-19 Pasti Terjadi Jika Tidak Lakukan Pencegahan

Dia pun menyebut bahwa Vanuatu sengaja menutup mata terhadap apa yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis kriminal bersenjata itu, termasuk pembunuhan atas para pekerja kesehatan, pekerja konstruksi, dan personel keamanan.

“Mereka (para korban) adalah orang-orang yang sesungguhnya mendedikasikan hidup mereka bagi masyarakat Papua. Ketika para pekerja konstruksi yang tak bersalah dibunuh secara keji, mengapa Vanuatu memilih untuk diam? Saat para guru dibunuh dengan keji, mengapa Vanuatu memilih untuk diam?” tegasnya.

Vanuatu, lanjutnya, telah mengadvokasi separatisme di bawah kekhawatiran palsu terkait isu HAM. Negara itu telah berulang kali berupaya untuk mempertanyakan status Papua sebagai bagian dari Indonesia.

Baca Juga: Terpilih Pimpin Golkar Ketapang, Febriadi Targetkan 12 Kursi DPRD Di Pileg 2024

“Ini melanggar kegunaan dan prinsip UN Charter (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan bertentangan dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama Antar Negara,” tambahnya.

“Kita tidak bisa membiarkan pelanggaran berulang terhadap Piagam PBB ini berlanjut di forum ini.”

Di akhir tanggapannya, diplomat RI tersebut mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara majemuk dengan demokrasi yang nyata dan hormat terhadap aturan hukum, praktik pemerintahan yang baik serta keadilan sosial.

Indonesia, tambahnya, terus berkomitmen untuk mendorong sikap menghormati dan melindungi HAM. “Semua warga negara kita diperlakukan sama, terlepas dari latar belakang sosial budaya, agama, atau ekonominya,” ujarnya. {kupang.tribunnews}

fokus berita : #Tantowi Yahya