10 Oktober 2018

Berita Golkar - Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), melimpahkan berkas perkara tersangka H Muhir ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. Caleg DPRD Mataram dari Partai Golkar itu diduga menerima jatah fee dari dana rehabilitasi SD dan SMP di Kota Mataram yang rusak akibat gempa yang mengguncang NTB beberapa waktu lalu.

Dengan pelimpahan berkas ini, Muhir dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Selasa (16/10/2018). "Pagi tadi berkasnya dilimpahkan ke pengadilan dan sudah ditetapkan untuk agenda sidang perdananya Selasa depan," kata Kajari Mataram I Ketut Sumedana, Rabu (10/10/2018). Humas Pengadilan Tipikor Mataram Fathurrauzi membenarkan pihaknya telah menerima berkas perkara Muhir Rabu pagi, dan perkaranya telah teregister dengan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr.

"Berkas perkaranya sudah diterima dan ketua pengadilan sudah mengeluarkan surat penetapan susunan majelis hakim yang akan menyidangkan perkaranya," ujar Fathurrauzi. Dalam kasusnya, Muhir dijerat dengan Pasal 11, Pasal 12b, dan atau Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk diketahui, mantan anggota DPRD Kota Mataram, H Muhir, terjaring OTT Kejaksaan negeri Mataram pada Jumat (14/9/2018). Muhir diciduk karena diduga menerima fee Rp30 juta dari proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa senilai Rp4,2 miliar. Dia tertangkap tangan menerima uang tunai Rp30 juta dari Kadis Pendidikan Kota Mataram H Sudenom yang didampingi seorang kontraktor berinisial C.

Uang tersebut diduga jatah yang diminta Muhir setelah anggaran proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa disahkan dalam pembahasan APBD-P Kota Mataram Tahun 2018. Muhir diketahui tetap masuk ke dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) DPRD oleh KPU Kota Mataram, NTB. Dia merupakan Anggota DPRD Mataram 2014-2019. [cnnindonesia]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya