Berita Golkar – Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi menegaskan bahwa pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran pemerintah adalah bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Abdul Rahman, percepatan realisasi anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.
“Pernyataan Ketua Umum Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia apabila realisasi anggaran berjalan lambat, maka berbagai program pembangunan, penyerapan tenaga kerja, perputaran ekonomi, dan pelayanan kepada masyarakat juga berpotensi ikut tertunda sangat tepat. Anggaran yang telah disiapkan melalui APBN harus segera diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Abdul Rahman, Rabu (19/8/2026), dikutip dari Tribunnews.
Abdul Rahman menilai, pesan yang disampaikan Ketua Umum Golkar kepada anggota DPR RI dari fraksi Golkar itu mengenai kementerian dan lembaga yang lambat merealisasikan anggaran perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas belanja negara.
Seperti diketahui, Bahlil sebelumnya meminta Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk tegas mengawasi kementerian yang dinilai lambat dalam merealisasikan anggaran.
Menurut Bahlil, kementerian yang lambat merealisasikan anggaran pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Abdul Rahman mengatakan, pengawasan terhadap kementerian dan lembaga yang lambat dalam mengeksekusi anggaran harus dilakukan secara adil, objektif, dan tanpa melihat latar belakang maupun kepentingan sektoral.
“Pernyataan Ketua Umum Bahlil layak didukung karena menempatkan kecepatan realisasi anggaran sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pengawasan terhadap kementerian yang lambat pun seharusnya dilakukan secara adil dan objektif, tanpa melihat latar belakang atau kepentingan sektoral,” katanya.
Menurut Abdul Rahman, percepatan realisasi anggaran bukan berarti pemerintah mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Kecepatan eksekusi anggaran harus tetap berjalan dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik.
“Karena itu, kementerian dan lembaga pemerintah perlu meningkatkan kemampuan eksekusi anggaran, tanpa mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Pengawasan juga tetap diperlukan agar percepatan anggaran tidak berubah menjadi pemborosan atau penyimpangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul Rahman menjelaskan bahwa kemampuan eksekusi anggaran pada kementerian dan lembaga sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan sejak awal.
Perencanaan yang komprehensif dan berkualitas harus diikuti dengan kesiapan regulasi, kesiapan sumber daya manusia pengelola keuangan, serta koordinasi yang baik antarunit terkait.
Selain itu, menurut dia, lembaga pengawasan juga perlu mengambil peran secara proaktif dalam memberikan masukan dan melakukan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
“Eksekusi anggaran pada kementerian dan lembaga merupakan fungsi dari perencanaan yang komprehensif dan berkualitas, kesiapan dalam penyusunan aspek regulasi, serta kesiapan staf pengelola keuangan. Di sisi lain, lembaga pengawasan juga harus proaktif memberikan masukan dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan anggaran, termasuk terhadap risiko hukum,” jelas mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini. []
