Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya pemeriksaan tematik nasional yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sektor energi. Menurutnya, pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan program ketahanan energi nasional berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Airlangga saat memberikan sambutan dalam Grand Entry Meeting Pemeriksaan Energi Tahun 2026 di Kantor Pusat BPK RI.
Airlangga menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK memiliki posisi strategis dalam memperkuat tata kelola program ketahanan energi, mengingat sektor energi merupakan salah satu fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemeriksaan tematik nasional BPK menjadi bagian penting untuk memastikan program ketahanan energi berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah tentu berkomitmen mendukung proses pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas kebijakan energi nasional,” ujar Airlangga Hartarto dikutip dari akun instagramnya @airlanggahartarto_official.
Menurutnya, ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara dalam memastikan ketersediaan energi, tetapi juga menyangkut aspek keterjangkauan bagi masyarakat serta kemampuan memperkuat kemandirian dan daya saing ekonomi Indonesia.
Airlangga menegaskan, kebijakan energi harus dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menopang aktivitas perekonomian nasional.
“Ketahanan energi merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, kebijakan energi harus mampu menjamin ketersediaan dan keterjangkauan energi, sekaligus memperkuat kemandirian serta daya saing ekonomi Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Airlangga berharap pemeriksaan BPK dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dalam memperbaiki dan memperkuat tata kelola program ketahanan energi.
Rekomendasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga dapat membantu pemerintah meningkatkan efektivitas pelaksanaan program energi di berbagai tingkatan pemerintahan.
“Kami berharap pemeriksaan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola program ketahanan energi, baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN,” tutur Airlangga.
Ia menambahkan, pelaksanaan program ketahanan energi juga perlu dipastikan tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.
Menurut Airlangga, sinkronisasi tersebut penting agar berbagai kebijakan dan program energi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan nasional.
“Pelaksanaan program ketahanan energi harus terus diperkuat agar sejalan dengan target RPJMN 2025–2029, sehingga kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung perekonomian nasional,” ujar Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2024 ini.
Airlangga memastikan pemerintah akan mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ia memandang pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari mekanisme penting untuk memastikan penyelenggaraan program pemerintah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Dukungan tersebut, kata Airlangga, juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus memastikan penggunaan sumber daya negara dalam sektor energi memberikan manfaat optimal.
“Pemerintah mendukung sepenuhnya proses pemeriksaan ini. Evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas kebijakan, dan memastikan setiap program energi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” pungkasnya.
