Berita Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi soal “percepatan” politik sebelum 2029.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni UIN Alauddin Makassar ini menilai pernyataan tersebut berpotensi memperkeruh situasi politik nasional.
Bahkan, menurut Idrus, pernyataan itu dapat ditafsirkan sebagai upaya mengadu domba Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Bisa dibaca orang. Bisa ditafsirkan atau dibaca orang ini adalah mengadu domba,” ujar Idrus di Jakarta, Kamis (27/8/2026), dikutip dari Makassar.TribunNews.
Polemik bermula dari video Budi Arie yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Budi Arie membahas kemungkinan terjadinya “percepatan” dinamika politik sebelum Pemilu 2029.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum yang juga dihadiri Jokowi. Video tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum berakhirnya pemerintahan Prabowo pada 2029. Namun, Budi Arie kemudian meminta maaf atas pernyataannya.
Ia menyebut pernyataan tersebut sebagai analisis pribadi dan menegaskan tidak berkaitan dengan Jokowi. Projo juga sebelumnya menjelaskan bahwa video yang beredar merupakan potongan dan bukan rekaman utuh.
Sekjen Projo Freddy Alex Damanik mengatakan pernyataan tersebut disampaikan dalam forum silaturahmi relawan dengan Jokowi.
Idrus Soroti Dampak ke Hubungan Jokowi-Prabowo
Idrus mengatakan persoalan utama bukan hanya mengenai maksud Budi Arie. Menurut dia, setiap pernyataan politik juga harus mempertimbangkan bagaimana publik menafsirkannya.
“Jangan sampai sebuah pernyataan itu justru menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Ia menilai isu tersebut menjadi sensitif karena pernyataan Budi Arie disampaikan di hadapan Jokowi. Menurut Idrus, narasi mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 dapat memunculkan persepsi bahwa Jokowi sedang diposisikan berhadapan dengan pemerintahan Prabowo.
“Pasti juga berdampak terhadap hubungan antara Pak Jokowi dengan pemerintahan yang ada,” katanya.
Idrus mengingatkan agar hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo tidak dipertentangkan. Menurut dia, stabilitas politik membutuhkan komunikasi publik yang tidak memicu spekulasi baru.
“Ini sangat berbahaya. Yang sejatinya ini adalah satu kesatuan, kita semakin solid untuk merawat Republik ini, apa pun perannya,” ujarnya.
Idrus Sebut Bisa Jadi Bumerang
Idrus juga mengingatkan Budi Arie mengenai konsekuensi politik dari pernyataan tersebut. Menurut dia, pernyataan politik dapat menjadi bumerang bagi orang yang menyampaikannya.
“Lagipula mestinya Budi Arie menyadari bahwa sebuah pernyataan bisa kembali kepada diri sendiri. Bisa jadi bumerang,” kata suami dari Ridho Ekasari ini.
Ia mengatakan polemik tersebut dapat membuat publik kembali mengungkit persoalan lain yang pernah dikaitkan dengan Budi Arie.
“Dengan pernyataan Budi Arie itu bisa saja orang mengingat kembali masalahnya Budi Arie yang tentu secara politik praktis belum selesai,” ujarnya.
Idrus meminta elite politik lebih berhati-hati menyampaikan pernyataan di ruang publik. Menurutnya, pernyataan yang memancing spekulasi justru berpotensi memperbesar polarisasi.
“Jangan sampai pernyataannya itu menjadi bumerang, senjata makan tuan,” kata lelaki kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan, 14 Agustus 1962 ini.
Minta Elite Politik Menahan Diri
Idrus mengajak seluruh elite politik menahan diri dalam menyampaikan pernyataan terkait masa depan pemerintahan. Ia menilai pemerintahan Prabowo perlu diberi ruang menjalankan mandat konstitusional hingga 2029.
Sejumlah elite politik sebelumnya juga merespons polemik tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa masa pemerintahan telah diatur konstitusi.
Sementara PKS meminta pemerintahan Prabowo tetap berjalan hingga 2029 dan menilai wacana percepatan tidak perlu mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan.
Di sisi lain, Budi Arie telah meminta maaf dan menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataannya. Ia juga menegaskan pernyataan tersebut merupakan analisis pribadinya dan tidak berkaitan dengan Jokowi.
Mantan Menteri Sosial Era Joko Widodo ini mengatakan pilihan politik pada Pemilu 2029 sepenuhnya berada di tangan rakyat.
“Jika rakyat Indonesia masih menghendaki Pak Prabowo untuk kembali memimpin Indonesia, mengapa tidak,” kata mantan sekretaris jenderal DPP Partai Golkar ini. []
