Berita Golkar – Pergantian Menteri Perindustrian dalam reshuffle Kabinet Merah Putih dari Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Muhammad Sarmuji disebut tidak berkaitan dengan adanya faksi di internal Partai Golkar.
Politikus Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan, keputusan mengganti menteri merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, pergantian Agus Gumiwang dengan Sarmuji menurut Lamhot tidak tepat jika dibaca sebagai konsekuensi dari pertarungan faksi di tubuh Partai Golkar.
“Enggak ada faksi. Itu kan hak prerogatif presiden. Mau kapan memberhentikan, kapan mengangkat pembantu-pembantunya kan itu hak prerogatif presiden. Bukan karena didasarkan oleh faksi-faksi,” kata Lamhot kepada Tribunnews, Jumat (2/10/2026), dikutip dari TribunNews.
Sarmuji Masuk Kabinet
Pergantian ini memiliki konteks politik yang cukup menonjol karena Sarmuji dan Agus Gumiwang sama-sama berasal dari Partai Golkar.
Sarmuji sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Ia juga merupakan anggota DPR RI sejak 2014 dan sebelum masuk kabinet pernah duduk di Komisi VI DPR RI.
Presiden Prabowo melantik Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian pada 1 Oktober 2026. Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 104 P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.
Dengan latar belakang tersebut, pergantian Menperin menjadi perhatian bukan hanya karena perubahan pejabat teknis di kementerian, tetapi juga karena perpindahan seorang pengurus penting partai ke posisi eksekutif.
Lamhot memilih menekankan aspek kewenangan presiden dan kesinambungan pemerintahan, bukan membaca pergantian tersebut sebagai representasi faksi tertentu di Golkar.
Komisi VII Tunggu Masa Sidang Berikutnya
Bagi DPR, pergantian menteri juga berarti adanya mitra kerja baru yang perlu segera diajak berkomunikasi.
Komisi VII DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki Kementerian Perindustrian sebagai mitra kerja. Selain Kemenperin, Komisi VII juga membidangi sejumlah institusi dan sektor lain, termasuk Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Badan Standardisasi Nasional, RRI, TVRI, dan Perum LKBN Antara.
Lamhot mengatakan Komisi VII sebenarnya telah memiliki agenda untuk bertemu dengan mitra kerja. Namun, pertemuan dengan Sarmuji sebagai Menperin baru kemungkinan dilakukan setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya karena masa reses dimulai pada 8 Oktober 2026.
“Mungkin nanti akan RDP dengan menteri yang baru itu adalah pada masa sidang berikutnya setelah reses,” ujar Lamhot.
Artinya, fase awal kepemimpinan Sarmuji di Kemenperin akan berlangsung sebelum forum resmi antara kementerian dan Komisi VII kembali digelar.
Rapat dengar pendapat tersebut nantinya menjadi salah satu ruang bagi DPR untuk meminta penjelasan mengenai arah kebijakan, program prioritas, serta pelaksanaan agenda industri pemerintah.
Bukan Sekadar Ganti Menteri
Pergantian menteri pada dasarnya tidak otomatis berarti seluruh kebijakan kementerian dimulai dari nol.
Hal tersebut juga terlihat dari pernyataan Sarmuji setelah serah terima jabatan. Ia menyatakan akan meneruskan berbagai capaian yang telah dibangun Agus Gumiwang dan memperkuat fondasi yang sudah ada.
“Kita akan teruskan apa-apa yang sudah dicapai oleh Bang Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang sudah diletakkan akan kita perkuat kembali,” kata Sarmuji.
Sarmuji juga meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan industri dan menjadikan sektor perindustrian sebagai salah satu pengungkit pembangunan ekonomi.
Dengan demikian, pesan yang muncul dari pergantian ini bukan semata-mata soal siapa yang menduduki kursi Menperin, tetapi juga mengenai seberapa jauh pergantian kepemimpinan mampu menjaga kesinambungan program sekaligus menghasilkan penguatan baru.
Industri dan Lapangan Kerja
Bagi Komisi VII, salah satu persoalan yang tetap harus dijawab adalah kemampuan sektor industri dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
Lamhot mengatakan penguatan industri agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja selama ini menjadi salah satu agenda yang didorong Komisi VII.
“Nah, selama ini kan kita mendorong ke situ, bagaimana industri kita itu kan bisa menyerap lapangan kerja yang lebih banyak lagi,” ujarnya.
Isu tersebut penting karena industri memiliki hubungan langsung dengan penciptaan pekerjaan, investasi, rantai pasok, hingga aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Karena itu, perubahan menteri akan diperhatikan bukan hanya dari sisi kebijakan di lingkungan Kemenperin, tetapi juga dari dampaknya terhadap dunia usaha dan pekerja.
Bagi pelaku industri, kesinambungan kebijakan menjadi salah satu hal yang penting dalam menentukan keputusan investasi dan ekspansi.
Sementara bagi pekerja dan pencari kerja, ukuran yang lebih konkret adalah apakah penguatan sektor industri benar-benar menghasilkan tambahan kesempatan kerja.
Tidak Ada Target Baru dari Komisi VII
Lamhot mengatakan Komisi VII tidak menyiapkan target khusus yang berbeda untuk Sarmuji. Menurut dia, agenda yang akan dibawa kepada menteri baru pada dasarnya masih meneruskan pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan bersama Agus Gumiwang.
“Sama dengan target-target yang kita berikan pada saat RDP sebelumnya dengan menteri, Pak AGK. Ya sama aja, enggak ada sesuatu yang baru,” kata Lamhot.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi pengawasan DPR, pergantian pejabat tidak otomatis mengubah agenda utama terhadap sektor perindustrian.
Target mengenai penguatan industri, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta kesinambungan program pemerintah tetap menjadi isu yang akan dibawa ke meja pembahasan.
Sebelumnya, Agus Gumiwang Kartasasmita merupakan satu dari sekian menteri yang terkena reshuffle dan digantikan dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian.
Kabar soal isu pencopotan Agus GumiwangKartasasmita dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian sebenarnya mulai terdengar sayup sejak bulan Maret lalu.
Namun, berbeda dari spekulasi publik yang kerap mengaitkan reshuffle dengan ketidakpuasan presiden terhadap kinerja kementerian, dinamika kali ini justru berakar kuat pada konflik internal Partai Golkar.
Di bawah kepemimpinan Agus Gumiwang, kinerja Kementerian Perindustrian sebenarnya mencatatkan performa yang relatif baik.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan industri pengolahan (manufaktur) tetap menjadi kontributor terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan porsi mencapai 18,67 persen pada 2024.
Selain itu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) secara konsisten berada di level ekspansif di atas angka 52, serta realisasi investasi di sektor manufaktur mampu menembus lebih dari Rp600 triliun, sejalan dengan prioritas percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul sekaligus mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tidak ada alasan kuat dari sisi kinerja yang membuat Presiden Prabowo Subianto berinisiatif mencopotnya.
Ia menilai, dorongan pergeseran ini ditengarai murni berasal dari dinamika konsolidasi internal partai beringin.
Posisi Agus sebagai Menteri Perindustrian digantikan Muhammad Sarmuji yang juga Sekjen Partai Golkar.
“Jadi, kurang beralasan bila Presiden Prabowo Subianto yang meminta ke Golkar untuk mencopot Agus Gumiwang. Karena itu, dicopotnya Agus Gumiwang sebagai menteri bisa jadi datang dari internal Golkar,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (2/10/2026).
Ia juga menanggapi kabar yang menyebut pergeseran posisi menteri ini berkelindan erat dengan perebutan pengaruh politik di daerah basis, khususnya DPD Golkar Jawa Barat.
Isu yang beredar menyebut hubungan politik memanas ketika Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, ikut menentukan dan mengamankan kepemimpinan struktur partai di Jawa Barat.
Langkah ini memicu friksi karena dianggap menggeser zonasi pengaruh politik serta merusak kesepakatan yang sebelumnya telah terbangun bersama Agus Gumiwang di wilayah tersebut.
Jawa Barat merupakan lumbung suara terpenting bagi Golkar dengan raihan 3,59 juta suara pada Pemilu 2024 yang mengamankan 17 kursi di DPR RI.
Dominasi dan pengaruh Agus Gumiwang yang mengakar kuat di Jawa Barat selama bertahun-tahun menempatkannya sebagai figur sentral yang sangat disegani.
Jamiluddin menguraikan bahwa iklim internal Golkar memang diwarnai oleh keberadaan faksi-faksi politik yang saling berkompetisi melakukan konsolidasi kekuasaan.
Karena itu, sambungnya, dicopotnya Agus Gumiwang dan diganti oleh Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji kemungkinan karena ada konflik internal di Golkar. Potensi konflik ini sangat besar karena di Golkar sendiri terdiri banyak faksi.
“Faksi-faksi yang ada di Golkar tentu ingin melakukan konsolidasi untuk memperkuat posisinya di partai. Salah satunya tentu faksinya Bahlil Lahadalia,” ujarnya.
Di sisi lain, Agus Gumiwang bukan satu faksi dengan Bahlil. Meskipun beda faksi, selama ini antara Bahlil dan Agus Gumiwang memang tidak ada konflik terbuka.
“Jadi, Bahlil menggusur Agus Gumiwang tampaknya untuk memperkuat faksinya, termasuk memperlemah para senior yang dinilai masih berpengaruh di internal Golkar. Pengaruh para senior ini juga harus diredam di daerah agar Bahlil menjadi satu-satunya nahoda di partai beringin,” ujarnya.
“Dengan dicopotnya Agus Gumiwang, diharapkan pengaruhnya di Jawa Barat dapat dinetralisir. Sebab selama ini pengaruh Agus Gumiwang sangat kuat di Jawa Barat.”
Terpisah, Muhammad Sarmuji tidak menyangka dirinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Saking tidak menyangkanya kata dia, tangannya masih dingin usai mengikuti upacara pelantikan.
“Tangan saya masih dingin nih,” kata Sarmuji usai dilantik.
Sarmuji mengaku baru dikabari akan dilantik sebagai Menteri pada Kamis pagi. Kepastian dirinya akan menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Pagi-pagi, tadi kepastiannya dari Seskab,” katanya.
Sarmuji mengaku tidak tahu alasan Presiden menunjuknya sebagai Menteri. Namun ia yakin Presiden mengetahui apa yang dibutuhkan kabinet, terutama di sektor perindustrian.
“Ya insyaallah lah, beliau yang tahu kebutuhan tim untuk bisa mencapai visi-misi beliau,” katanya.
Sebagai Menperin yang baru, Sarmuji bertekad akan membuat perindustrian tumbuh lebih besar untuk meningkatkan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.
“Tapi tugas saya terutama di sektor perindustrian tentu saya harus memastikan perindustrian bisa tumbuh lebih besar lagi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja,” pungkasnya. []
