Berita Golkar – Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut tidak ada masalah dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden hingga menteri boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. Ace menyebut presiden memiliki hak konstitusional untuk berpihak dalam pemilu.
“Presiden kan memiliki hak politik yang dilindungi konstitusi. Presiden memiliki hak konstitusional untuk memiliki keberpihakan politik dalam pemilu,” kata Ace kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
“Jadi pernyataan Presiden Jokowi ini sudah tepat. Yang tidak diperbolehkan dalam UU itu adalah penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye,” tambahnya.
Ace mengatakan Indonesia pernah memiliki pengalaman pemilihan presiden langsung beberapa kali. Bahkan, kata dia, presiden petahana pun bisa berkampanye untuk dirinya asal tidak menggunakan fasilitas negara.
“Menteri juga boleh berkampanye asal dia melakukan cuti sebagai pejabat negara. Jelas hal tersebut diatur dalam UU,” ucap Ace.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak. “Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).
Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik. “Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi.
“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” sambungnya. {sumber}
