Berita Golkar – Kepemimpinan bukan hanya tentang mengelola organisasi atau menghasilkan keuntungan semata, melainkan bagaimana menggerakkan sumber daya dan kekuasaan agar tercipta dampak sosial yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga filantropi, dan pengelola dana umat dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam seminar Leader to Leader bertajuk “Beyond Business, Beyond Charity: Kepemimpinan yang Mengubah Kepedulian Menjadi Dampak” yang diselenggarakan di The Papandayan Hotel, Kota Bandung, Sabtu (7/11/2026).
Seminar yang dihadiri oleh tiga narasumber dengan latar belakang berbeda ini membahas pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendorong keadilan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan kemandirian masyarakat.
Dalam forum tersebut, perwakilan Rumah Yatim, Nugroho Bejo Wismono, menyoroti pentingnya pendampingan anak yatim melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi agar mereka mampu hidup secara mandiri.
Nugroho menjelaskan lembaga filantropi tersebut bertekad untuk memastikan anak yatim memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak serta meraih cita-cita. Hingga saat ini, Rumah Yatim telah membangun sebanyak 12 sekolah sebagai upaya membangun generasi baru yang terpelajar.
“Membentuk anak-anak yang tidak hanya menerima bantuan, tapi juga memiliki pengetahuan, karakter, keterampilan, dan mental kepemimpinan. Dan sebisa mungkin kami tidak membangun mental ketergantungan sehingga pendekatannya digeser dari sekedar memberikan bantuan menjadi membangun kemampuan agar penerima manfaat dapat mandiri,” tambah Nugroho, dikutip dari detik.
Rumah Yatim sendiri memiliki beberapa sistem pengelolaan anak yatim, di mana pembangunan asrama sebagai tempat tinggal bagi anak yatim menjadi misi utama pemberdayaan oleh lembaga tersebut. Selain itu, Rumah Yatim juga berkolaborasi dengan lembaga mitra masyarakat prasejahtera untuk memperluas potensi pembangunan asrama.
“Yang ketiga berbasis keluarga. Mereka masih tetap tinggal di rumah masing-masing dengan ibunya dan keluarganya. Melalui sistem pendidikan alhamdulillah rumah yatim membangun sumber daya manusia,” ujar Nugroho lebih lanjut.
Menanggapi hal itu, Atalia Praratya selaku anggota DPR RI Komisi VIII menekankan perlunya keterlibatan pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan kelompok rentan. Hal ini selaras dengan tugas komisi yang ia emban yakni sebagai pembuat undang-undang, penganggaran, serta pengawasan.
Atalia menyatakan, menurut data, terdapat satu juta anak yatim di Indonesia. Meski begitu, hanya sekitar 30% atau 370 ribu anak yatim yang telah mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah.
“Ini menunjukkan bahwa anak-anak yatim perlu mendapatkan perhatian lebih, karena tadi ternyata tidak semua bisa kemudian mendapatkan bantuan secara langsung dari pemerintah. Dan maka itulah kenapa kita harus hadir,” ungkapnya.
Atalia menekankan pentingnya menumbuhkan rasa percaya diri pada setiap anak yatim agar mereka mampu mengejar impian masing-masing. Atalia mengapresiasi Rumah Yatim yang telah membantu anak yatim mendapat kesempatan bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi sehingga dapat dijadikan role model bagi anak yatim lainnya.
Sebagai anggota DPR RI, Atalia juga turut menyampaikan komitmennya dalam memberdayakan anak yatim melalui kebijakan negara.
“Saya sampaikan saat ini juga kami DPR sedang menggulirkan sebuah wacana untuk membuat undang-undang terkait dengan bagaimana membedakan antara fakir dan miskin. Karena kita tidak bisa dari sekian banyak dari jutaan warga yang mengaku miskin dan tidak mau keluar dari situasi yang ada. Itu yang menjadi PR untuk kita,” ujarnya.
Di sisi lain, keberlanjutan program pemberdayaan juga berkaitan dengan bagaimana sumber daya publik dikelola untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu sorotan perwakilan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sebagai lembaga pengelola dana haji sekaligus instrumen untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.
Anggota BPKH, Indra Gunawan, memaparkan dana haji tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi melalui investasi yang berkelanjutan.
“Dana haji ini tidak turun dari langit,” ujar Indra.
Indra menekankan dana tersebut merupakan amanah jutaan jemaah yang masih menunggu keberangkatan. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu memperhatikan prinsip keadilan, termasuk kepentingan jemaah yang belum berangkat dan keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang. Ia juga mencontohkan pemanfaatan investasi dana haji untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan dan infrastruktur sosial. []
