Berita Golkar – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menilai penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi) merah. Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan jika penegakan hukum merah, seharusnya itu menjadi tanggung jawab Mahfud Md sebagai Menko Polhukam.
“Kalau dikatakan penegakan hukum merah era Pak Jokowi, sebaiknya tanya sama Pak Mahfud dong. Kan beliau Menko Polhukam-nya. Yang bertanggung jawab bidang itu,” kata Nusron kepada wartawan, Sabtu (18/11/2023).
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menilai penegakan hukum era Jokowi justru terlihat semakin tegas. Dia menuturkan penegakan hukum tersebut tak memandang jabatan.
“Saya memandang justru semakin tegas dalam penegakan hukum, terlihat dari siapapun yang terkena kasus pasti diproses,” ungkapnya.
“Hukum di atas segala-galanya dan tidak melihat jabatan siapapun,” imbuh dia.
Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Joko Widodo (Jokowi) merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023). Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.
“Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?” tanya pria yang karib disapa Uceng itu.
“Turun,” ucap Ganjar.
Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.
“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya,” ujarnya. {sumber}
