Airlangga Hartarto Minta Dubes RI Kawal Realisasi Investasi Hasil Lawatan Prabowo

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta para duta besar negara sahabat turut mengawal realisasi investasi yang berasal dari berbagai nota kesepahaman (MoU) hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara.

Permintaan tersebut disampaikan Airlangga saat memberikan keynote speech dalam acara Kadin Indonesia Monthly Economic Diplomatic Breakfast bertema Beyond Uncertainty: Building Indonesia’s Next Economy di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Menurut Airlangga, pelibatan para duta besar diperlukan agar berbagai komitmen kerja sama yang telah disepakati dapat segera diwujudkan menjadi investasi nyata di Indonesia.

“Tadi saya sampaikan kepada para Duta Besar bahwa ada beberapa MoU yang dihasilkan dalam kunjungan Bapak Presiden Prabowo sehingga kami berharap mereka juga ikut membantu Indonesia untuk mengawal realisasi daripada investasi,” kata Airlangga dikutip dari lamam resmi Kemenko Perekonomian, Minggu (12/7/2026), dikutip dari KompasTV.

Ia mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat dinamika geopolitik, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi, Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonomi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional.

Kolaborasi tersebut penting untuk menjaga arus investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ada pendapat yang mengatakan bahwa kita perlu bekerja bersama untuk menavigasi ketidakpastian dalam ekonomi global. Mari kita manfaatkan kekuatan teknologi, energi hijau, dan kerja sama ekonomi bersama untuk membangun masa depan yang sejahtera bagi semua bangsa,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menegaskan Indonesia tetap terbuka bagi investasi asing.

Pemerintah terus mempercepat penyelesaian berbagai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA), mendorong proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta menjadikan aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) sebagai salah satu prioritas strategis.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie menilai, diplomasi ekonomi saat ini harus diikuti dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha agar menghasilkan manfaat nyata.

“Hubungan antar Pemerintah membutuhkan eksekusi antar bisnis di baliknya. Perjanjian tingkat tinggi harus diubah menjadi perdagangan, investasi, dan pada akhirnya menjadi lapangan kerja,” kata Anindya.

Airlangga berharap sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan para duta besar dapat mempercepat realisasi investasi, memperkuat daya saing Indonesia, serta menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang. []