Berita Golkar – Upaya Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menjaring calon peserta didik Sekolah Rakyat dari wilayah jalanan dan pasar di Pejompongan, Jakarta Pusat, mendapat apresiasi. Hal ini dinilai sebagai langkah progresif untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 77 anak yang teridentifikasi sebagai calon peserta didik tahun ajaran 2026/2027. Dari jumlah tersebut, 29 anak merupakan anak jalanan yang tidak bersekolah dan bekerja di sektor informal.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya menilai pendekatan proaktif melalui penjangkauan langsung ke lapangan merupakan terobosan penting yang melengkapi mekanisme berbasis data seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara yang nyata. Namun, yang lebih penting adalah memastikan proses ini tidak berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal, melainkan berlanjut pada pendampingan yang berkelanjutan,” ujar Atalia, Sabtu (25/4/2026).
Secara nasional, angka anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi tantangan serius. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan jumlah ATS mencapai ratusan ribu anak usia sekolah, dengan konsentrasi tinggi di wilayah perkotaan padat dan kantong-kantong kemiskinan.
Anak jalanan menjadi kelompok paling rentan karena menghadapi hambatan multidimensi, mulai dari ekonomi hingga perlindungan sosial. Dalam konteks tersebut, Atalia menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi.
Pertama, integrasi data dan validasi lapangan harus diperkuat. Pendekatan kombinasi antara DTSEN dan verifikasi lapangan dinilai tepat, namun perlu standar operasional yang jelas agar tidak terjadi bias atau eksklusi data.
Validasi juga harus melibatkan pemerintah daerah, RT/RW, serta pekerja sosial yang memahami kondisi riil anak.
Kedua, pendekatan berbasis keluarga menjadi kunci. Banyak anak jalanan bekerja bukan atas pilihan pribadi, melainkan karena tekanan ekonomi keluarga.
Karena itu, intervensi perlu menyasar keluarga melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta edukasi pengasuhan.
Ketiga, jaminan keberlanjutan pendidikan dan adaptasi sosial. Masuk ke Sekolah Rakyat bukan akhir, melainkan awal dari proses panjang.
“Anak-anak dengan latar belakang jalanan membutuhkan pendampingan psikososial, penguatan karakter, serta kurikulum adaptif agar tidak kembali putus sekolah,” tuturnya, dikutip dari RM.
Keempat, kolaborasi lintas sektor harus diperluas. Penanganan anak jalanan memerlukan sinergi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil yang berpengalaman dalam pemberdayaan anak.
“Atas nama Komisi VIII DPR, kami akan terus mendorong agar program Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program afirmatif jangka pendek, tetapi berkembang menjadi model kebijakan inklusif yang berkelanjutan dan terukur dampaknya,” tegasnya.
Atalia menambahkan, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari jumlah anak yang terjaring, tetapi juga dari berapa banyak yang mampu bertahan, berkembang, dan keluar dari siklus kerentanan.
Ia pun mengingatkan bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama atas pendidikan yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Negara, menurutnya, harus hadir tidak hanya untuk menemukan mereka yang tertinggal, tetapi juga memastikan mereka dapat melangkah maju dengan martabat dan masa depan yang lebih baik. []
