Berita Golkar – Penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai dapat mempercepat pengembangan industri berbasis sumber daya mineral dan energi bersih di Indonesia.
Potensi tersebut didukung oleh besarnya produksi nikel nasional serta perkembangan hilirisasi berbagai komoditas mineral, seperti tembaga, emas, dan bauksit.
Jika dikelola secara terintegrasi, kekayaan sumber daya alam tersebut berpeluang menjadi fondasi pengembangan industri baterai, kendaraan listrik, energi surya, hingga manufaktur berbasis teknologi.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto mengatakan, penggabungan urusan hilirisasi dan transisi energi merupakan langkah strategis.
Pasalnya, ekspansi industri pengolahan mineral membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar sehingga kebijakan industrialisasi dan penyediaan energi perlu dirancang secara bersamaan.
“Ini sangat strategis karena hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan tambahan kapasitas industri tidak justru meningkatkan ketergantungan pada energi fosil,” kata Wahyudi kepada awak media dikutip Minggu, (4/10/2026), dikutip dari Viva.
Menurut dia, hilirisasi dan transisi energi harus dikembangkan dalam satu ekosistem agar pertumbuhan industri berjalan seiring dengan penyediaan energi yang lebih efisien, andal, dan rendah karbon. Hal ini semakin relevan mengingat investasi hilirisasi pada Semester I 2026 telah mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional.
Wahyudi menyebut industri nikel menjadi salah satu modal utama dalam mendorong agenda tersebut. Produksi nikel olahan Indonesia meningkat dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 41 persen dari total produksi dunia.
Perkembangan itu, menurut dia, mencerminkan perubahan signifikan posisi Indonesia, dari negara pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain penting dalam rantai pasok global.
“Pekerjaan berikutnya adalah memastikan nilai tambah semakin banyak tinggal di dalam negeri melalui penguatan industri baterai, transfer teknologi, riset, dan keterlibatan perusahaan nasional,” ujarnya.
Selain nikel, pengembangan hilirisasi juga mulai merambah komoditas mineral lainnya. Smelter Freeport di Gresik memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun, dengan potensi menghasilkan sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas setiap tahun. Sementara itu, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah memiliki kapasitas produksi sekitar 1 juta ton alumina per tahun.
Wahyudi menilai pengembangan hilirisasi nikel, tembaga, emas, dan bauksit secara bersamaan dapat memperluas basis industrialisasi nasional. Setiap komoditas memiliki potensi pengembangan industri yang berbeda, mulai dari baterai dan kendaraan listrik berbasis nikel, industri elektronik dan kelistrikan yang membutuhkan tembaga, hingga produk aluminium dan manufaktur berbasis bauksit.
“Diversifikasi hilirisasi ini penting karena Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu komoditas. Nikel, tembaga, bauksit, dan emas memiliki rantai nilai yang berbeda dan dapat menjadi fondasi industri manufaktur, elektronik, energi, hingga kendaraan listrik,” kata Wahyudi.
Dia menambahkan, posisi Bahlil yang merangkap jabatan sebagai Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM membuka peluang untuk menyelaraskan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi dari hulu hingga hilir.
Dengan integrasi tersebut, investasi yang masuk diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas industri, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian. Dampaknya dapat terlihat melalui pertumbuhan industri pendukung, penciptaan lapangan kerja, peningkatan penguasaan teknologi, hingga pengembangan kawasan industri.
Senada, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Prof. Ir. ING Wardana menilai penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi memiliki arti strategis bagi pengembangan ekosistem energi hijau nasional. Menurut dia, kekayaan mineral Indonesia dapat menjadi fondasi untuk membangun industri baru sekaligus membuka peluang kerja dalam jumlah besar.
“Sangat strategis karena hilirisasi mineral strategis seperti nikel, bausit, dan tembaga bisa membentuk ekosistem produksi energi hijau,” ujar Prof Wardana.
Di samping pengembangan hilirisasi, Wardana menekankan pentingnya mendorong kemandirian energi sebagai salah satu agenda utama dalam mandat baru Bahlil. Salah satu upaya yang tengah dijalankan pemerintah adalah program biodiesel B50 untuk menekan ketergantungan terhadap impor solar.
Menurut dia, upaya tersebut dapat diperkuat dengan mengembangkan produksi etanol berbasis bahan baku domestik, seperti tebu, singkong, dan jagung. Pengembangan energi alternatif tersebut dinilai berpotensi memperluas pemanfaatan sumber daya dalam negeri sekaligus mengurangi kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM).
“Jika program tanam tebu, singkong dan jagung untuk etanol berhasil dan bisa membuat program E20 atau E30 atau E50 berhasil, bersama dengan B50 kita sudah bisa mandiri energi, tidak perlu impor BBM,” ujarnya.
Wardana menilai pengurangan impor energi perlu menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan Bahlil dalam menjalankan mandat barunya. Selain itu, penciptaan lapangan kerja dan kemampuan Indonesia dalam menyerap serta menguasai teknologi juga perlu menjadi perhatian.
“Yang paling utama adalah pengurangan impor energi karena menyedot banyak devisa. Berikutnya adalah pembukaan lapangan kerja, yang ketiga transfer teknologi, baru yang lain-lainnya,” kata Prof Wardana. []
