Berita Golkar – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat pengamanan di sejumlah titik rawan yang minim pengawasan.
Alia menilai keresahan warga akibat maraknya aksi balap liar, begal, serta berbagai gangguan keamanan perlu segera direspons dengan penguatan sarana pengamanan di lapangan.
Dorongan itu disampaikan Alia dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama Satpol PP, beberapa waktu lalu.
Salah satu langkah yang didorong yakni penyediaan pos pengamanan di titik-titik yang dianggap rawan.
Menurut Alia, keberadaan pos tersebut penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat respons petugas ketika terjadi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.
Selain pos pengamanan, Alia juga menyoroti kebutuhan fasilitas yang layak bagi petugas yang bekerja selama 1×24 jam di tingkat kelurahan.
“Kebutuhan tempat istirahat yang layak bagi petugas tiket 1×24 jam di tingkat kelurahan, serta kajian pembangunan Markas Komando atau Command Center di tingkat provinsi,” ujar Alia, dikutip dari Akurat.
Ia mengatakan, kebutuhan tersebut dapat dikoordinasikan dengan sejumlah perangkat daerah, termasuk Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB), BKD, Bappeda, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Bisa dikoordinasikan dengan Biro ORB, BKD, Bappeda, dan TAPD dengan tetap menjaga keseimbangan sarana prasarana,” katanya.
Wakil Ketua Komisi A itu menegaskan, penguatan keamanan Jakarta tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan aparat.
Sinergi dengan masyarakat juga diperlukan agar pengawasan terhadap lingkungan dapat berjalan lebih efektif.
“Upaya menjaga keamanan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat agar lingkungan Jakarta semakin aman dan nyaman,” tutur Alia. []
