Bukan BLT! Airlangga Hartarto Bocorkan Skema Stimulus Baru untuk Masyarakat Menengah Bawah

Berita Golkar – Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi baru untuk masyarakat berpendapatan menengah bawah. Stimulus tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan akan difokuskan kepada kelompok masyarakat desil 4 ke bawah.

“Stimulus yang kita siapkan untuk kelas menengah ke bawah, desil 4 ke bawah. Ini sedang dipersiapkan,” kata Airlangga di Wisma Danantara, dikutip Selasa (16/6/2026).

Meski menyasar kelompok berpendapatan rendah, Airlangga memastikan bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). “BLT untuk yang bawah, tidak berbentuk cash,” ujarnya, dikutip dari Kompas.

Selain menyiapkan stimulus untuk kelompok menengah bawah, pemerintah juga merancang program bagi masyarakat kelas menengah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penguatan program magang yang mulai kembali digencarkan pada Juni 2026.

Airlangga mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi global. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah dinamika geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi harga energi dunia.

Menurut Airlangga, harga minyak dunia berpotensi turun ke kisaran 83 dollar AS per barel. Namun, pemerintah tetap mengambil pendekatan konservatif sampai ada kepastian terkait perkembangan situasi global. “Semua ini baru selesai setelah ditandatangani, jadi sebelum ditandatangani kita tetap konservatif,” katanya.

Airlangga memastikan subsidi energi tetap dipertahankan di tengah ketidakpastian tersebut. Subsidi itu mencakup bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan program biodiesel B50. Pemerintah menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Selain stimulus ekonomi, Airlangga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Indonesia Financial Center di Bali. Regulasi terkait pusat keuangan tersebut sedang disusun. Nantinya, aturan itu akan dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Menurut Airlangga, pengembangan pusat keuangan internasional tersebut mengacu pada beberapa negara yang lebih dulu menerapkannya, seperti Dubai dan Singapura. []