Dimaz Raditya Kritik Kinerja Pemprov DKI, Anggaran Terserap Tinggi Tapi Target Stunting Gagal

Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, dalam pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2-APBD) Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Dimaz, ukuran keberhasilan belanja daerah tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya tingkat serapan anggaran, melainkan sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Ukuran sejatinya belanja adalah hasilnya. Di tengah belanja program prioritas kesejahteraan yang terserap 96,12 persen, prevalensi stunting justru naik menjadi 17,2 persen, melampaui target sebesar 15,8 persen,” kata Dimaz, dikutip dari Akurat.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa tingginya realisasi anggaran belum tentu berbanding lurus dengan keberhasilan program yang dijalankan pemerintah daerah.

Fraksi Golkar menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan APBD perlu lebih menitikberatkan pada capaian outcome dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya pada aspek administratif berupa penyerapan anggaran.

Dalam pandangan umumnya, Dimaz juga mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan APBD DKI Jakarta.

Salah satunya terlihat dari besarnya anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun anggaran, sementara berbagai kebutuhan masyarakat masih memerlukan intervensi pemerintah.

Menurutnya, persoalan stunting merupakan isu strategis yang membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi terhadap efektivitas program intervensi gizi, pola pendampingan keluarga, hingga akurasi data penerima manfaat agar anggaran yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai pencapaian target pembangunan tidak cukup diukur melalui besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi harus tercermin dalam perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi Partai Golkar menegaskan, kinerja APBD tidak diukur dari tingginya serapan, melainkan dari outcome dan dampak nyata bagi rakyat,” tukas Dimaz. []