Berita Golkar – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diplomasi Indonesia menghadapi tantangan untuk membuktikan hasil konkret di tengah meningkatnya keterlibatan dalam berbagai forum internasional.
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS, keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) untuk mendorong perdamaian di Gaza, hingga penguatan hubungan dengan negara-negara mitra menjadi sejumlah agenda yang perlu diarahkan pada kepentingan nasional.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai keberhasilan politik luar negeri tidak cukup diukur dari keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional atau banyaknya kesepakatan yang ditandatangani pemerintah.
Menurut Dave, manfaat diplomasi harus dapat dirasakan melalui penguatan kepentingan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, pemerintahan Prabowo-Gibran telah memperluas kemitraan internasional melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif. Namun, peluang kerja sama yang terbuka perlu dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan hubungan Indonesia dengan mitra lainnya.
Pandangan Dave tersebut sejalan dengan perhatian terhadap efektivitas diplomasi yang juga disampaikan Dosen Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia, Pizaro Gozali.
Pizaro mengingatkan bahwa aktivitas Presiden Prabowo dalam menghadiri pertemuan internasional perlu diikuti hasil kerja sama yang konkret dan mengikat.
“Yang perlu dipastikan kan nggak sekadar kunjungan ya, tapi apakah, apa ada hasil kerja sama yang mengikat yang sudah bisa kita rasakan? Nah, jadi nggak bisa cuman mengukur intensitasnya Pak Prabowo tuh ke mana-mana, kan?” kata Pizaro, Senin (20/10/2026), dikutip dari tribunnews.
Evaluasi tersebut menempatkan hasil diplomasi sebagai salah satu ukuran penting untuk melihat efektivitas kebijakan luar negeri Indonesia selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
BRICS Harus Perkuat Posisi Indonesia
Salah satu langkah penting dalam politik luar negeri pemerintahan Prabowo-Gibran adalah bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS sejak 1 Januari 2025.
Keanggotaan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama perdagangan, investasi, dan teknologi, sekaligus meningkatkan keterlibatan dalam pembahasan tata kelola global.
Dave menilai peluang tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Namun, keanggotaan BRICS tidak seharusnya membuat Indonesia mengabaikan hubungan dengan negara-negara di luar kelompok tersebut.
“Peluang ini perlu dimanfaatkan tanpa mengabaikan hubungan dengan mitra lainnya, dengan tetap menjadikan kepentingan nasional sebagai pedoman politik luar negeri,” kata Dave kepada Tribunnews.
Indonesia juga tetap menjalankan proses aksesi menuju Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Kedua jalur tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pilihan kemitraan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola internasional.
Di sisi lain, partisipasi dalam berbagai forum perlu disertai agenda yang terukur, termasuk menentukan kontribusi Indonesia terhadap penyelesaian konflik internasional.
Pizaro juga menekankan pentingnya kejelasan tujuan ketika Indonesia bergabung dalam forum multilateral. Ia menyinggung konflik Iran dan Amerika Serikat sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian diplomatik Indonesia.
Menurutnya, keikutsertaan dalam forum internasional semestinya diikuti langkah nyata untuk mendorong dialog dan perdamaian, bukan hanya kehadiran dalam pertemuan.
Board of Peace Diharapkan Bantu Masyarakat Gaza
Selain BRICS, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace menjadi bagian penting dari pembahasan mengenai arah diplomasi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dave menilai partisipasi Indonesia dalam forum tersebut perlu diarahkan pada upaya mendorong perdamaian dan membantu masyarakat Gaza.
Prioritasnya mencakup penghentian kekerasan, kelancaran bantuan kemanusiaan, pemulihan kehidupan masyarakat Palestina, serta terwujudnya solusi dua negara atau two-state solution.
Adapun Pizaro menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut harus tetap sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik yang adil serta berkelanjutan.
Keterlibatan Indonesia dalam BoP sendiri memunculkan perdebatan mengenai efektivitas forum tersebut dan sejauh mana partisipasi Indonesia dapat berkontribusi terhadap penyelesaian konflik.
Pizaro menilai, keputusan strategis seperti keterlibatan dalam BoP perlu disertai komunikasi yang memadai dengan masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan pertimbangan dan tujuan kebijakan agar publik memahami arah diplomasi yang ditempuh.
“Pemerintah itu perlu sebelum memutuskan itu, dialog dulu nih sama publik kayak gitu ya, sama masyarakat ya,” kata Pizaro.
Dia berharap Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dapat memperkuat komunikasi dengan masyarakat sipil, mantan menteri luar negeri, dan organisasi kemasyarakatan ketika pemerintah mengambil keputusan strategis dalam politik luar negeri.
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan hanya mempertahankan posisi Indonesia di dalam forum perdamaian, tetapi juga memastikan keterlibatan tersebut memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Palestina.
Pergantian Menlu Dinilai Harus Jaga Kesinambungan Diplomasi
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penataan kabinet juga mencakup pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Arrmanatha Nasir pada Oktober 2026.
Dave menilai pergantian tersebut merupakan bagian dari penataan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden.
“Hal terpenting adalah menjaga kesinambungan politik luar negeri dan efektivitas diplomasi Indonesia. Pengalaman diplomatik Menlu yang baru diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral, peran Indonesia di ASEAN, dan keterlibatan dalam berbagai forum internasional,” kata dia.
Penguatan peran Kemlu juga menjadi perhatian Pizaro. Ia menilai pembagian kewenangan antara presiden dan kementerian perlu diperjelas agar urusan teknis dan operasional diplomasi dapat ditangani secara optimal.
“Jadi, sekarang harus ada power sharing diberikan oleh Pak Prabowo kepada Kemlu untuk mengatur hal teknisnya. Dia sudah ketemu Putin, ketemu Trump, nah level operasional teknisnya itu saya rasa berikan kepada Wamenlu dan Kemlu,” ujarnya.
Menurut Pizaro, presiden dapat berperan dalam diplomasi tingkat tinggi, sedangkan Kemlu perlu mendapat ruang untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut melalui langkah operasional dan penyusunan kebijakan.
Dengan pembagian peran yang jelas, kesepakatan di tingkat pemimpin diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kerja sama yang lebih terarah dan memberikan manfaat bagi Indonesia.
DPR Akan Cermati Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri
Dave menegaskan Komisi I DPR RI akan terus mencermati pelaksanaan kebijakan luar negeri bersama pemerintah.
Pengawasan tersebut mencakup pemanfaatan keanggotaan Indonesia dalam BRICS, kontribusi terhadap perdamaian di Gaza, serta penguatan hubungan dengan negara-negara mitra.
“Tujuannya adalah memperkuat posisi Indonesia di dunia sekaligus melindungi kepentingan nasional,” kata Legislator Golkar itu.
Di tengah persaingan Amerika Serikat dan China, Indonesia perlu menjaga keleluasaan dalam menentukan sikap sekaligus memanfaatkan peluang kerja sama ekonomi dan diplomasi.
Pada saat yang sama, kondisi domestik juga menjadi perhatian. Pizaro mengingatkan bahwa aktivitas diplomasi luar negeri perlu berjalan seiring dengan upaya memperbaiki persoalan ekonomi di dalam negeri.
“Jangan lupa juga, kita boleh Pak Prabowo ke luar negeri ke mana-mana, tapi kalau di dalam negerinya keropos secara ekonomi, itu juga nggak, nggak maksimal diplomasi di luar negerinya,” kata Pizaro. []
