Berita Golkar – Ancaman nyata kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah bayang-bayang fenomena El Nino yang diprediksi bertahan hingga Oktober memantik gerak cepat dari tingkat pusat hingga daerah.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud secara tegas menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang masif untuk menepis potensi bencana asap di Bumi Etam.
Seruan itu disuarakan Gubernur Harum usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional antara Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dihelat di Graha Marinir Panti Wira, Senin (7/9/2026).
Pertemuan strategis yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago tersebut turut dihadiri oleh jajaran menteri kabinet, Kapolri, serta sedikitnya 325 pimpinan perusahaan pemegang HGU dan PBPH dari seluruh penjuru tanah air secara luring maupun daring.
“Karhutla memerlukan kesungguhan untuk kita lakukan bersama-sama,” sebut Ketua DPD Golkar Kaltim ini, Senin (7/9/2026), dikutip dari Tribunnews.
Ia juga menekankan, esensi penanggulangan karhutla bukan sekadar memadamkan titik api yang terlanjur membesar, melainkan membangun kesadaran kolektif untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.
Langkah preventif ini kata mantan anggota DPR RI ini, wajib melibatkan edukasi masif di tengah masyarakat dengan merangkul para tokoh agama serta tokoh adat setempat.
Meski Kaltim tidak masuk dalam daftar enam provinsi prioritas nasional rawan karhutla seperti Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Jambi yang menyumbang total 72.000 hektare lahan terbakar, pemprov Kaltim tetap menaruh atensi khusus pada kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tercatat, terdapat sekitar 459 hektare lahan di sekitar kawasan strategis nasional tersebut yang kini masih dalam proses penanganan dan pemadaman intensif. Di sisi lain, Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan instruksi tanpa kompromi.
Ia menegaskan bahwa larangan pembakaran hutan dan lahan kini telah bertransformasi menjadi sebuah mandat mutlak dari kepala negara, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Karhutla.
“Kita punya tanggung jawab bersama, karhutla harus kita hentikan. Tidak boleh bakar lahan dan hutan. Ini bukan sekadar imbauan, tapi perintah presiden,” tegas Djamari Chaniago di hadapan para kepala daerah, Pangdam, Kapolda, Danrem, Kajati, hingga para pengusaha swasta dalam zoom meeting.
Menko Polkam juga menggarisbawahi tiga prinsip pertanggungjawaban mendasar bagi seluruh pemangku kepentingan, yakni tanggung jawab moral kepada alam dan sesama manusia, tanggung jawab terhadap jabatan serta kehormatan, dan akuntabilitas hukum yang tegas dari negara.
Selain itu, ia menitipkan tiga catatan krusial ancaman El Nino yang belum reda, kepastian bahwa setiap jengkal lahan pasti memiliki penanggung jawab hukum, serta keharusan penegakan aturan yang konsisten, tegas, dan tanpa penundaan.
“Karhutla tidak akan berhenti, jika kita berbicara sendiri-sendiri,” tandasnya, seraya memastikan bahwa kewajiban pencegahan ini mutlak melekat pada korporasi pemegang HGU dan PBPH.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memaparkan bahwa operasi penanggulangan saat ini digencarkan secara serentak melalui darat dan udara.
Khusus di enam provinsi prioritas, kekuatan darat mengerahkan hingga 43.481 personel gabungan yang terdiri atas unsur BNPB, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, hingga elemen relawan.
Kekuatan tersebut turut disokong oleh Satgas Udara yang mengoperasikan 55 armada, termasuk 35 unit helikopter water bombing serta pesawat khusus untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). []
