Berita Golkar – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil mencatatkan prestasi gemilang pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II untuk Regional Maluku dan Nusa Tenggara.
Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tersebut, Pemprov NTT memboyong dua predikat Terbaik 1 sekaligus di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis (17/9/2026) malam.
Suasana di dalam aula utama Hotel Bidakara berlangsung megah dan dipenuhi riuh tepuk tangan ratusan pimpinan daerah serta tamu undangan dari wilayah Maluku dan Nusa Tenggara.
Panggung acara dihiasi tata lampu biru keemasan dengan layar LED raksasa yang menampilkan deretan pimpinan daerah berprestasi.
Dua kategori utama yang berhasil disabet Pemprov NTT yakni Terbaik 1 Kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan serta Terbaik 1 Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Selain trofi pengakuan nasional, Pemprov NTT mendapat suntikan dana dukungan sebesar Rp4 miliar yang terbagi menjadi Rp2 miliar untuk penguatan sektor kesehatan serta Rp2 miliar untuk peningkatan fasilitas pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan.
Dalam tanggapannya usai menerima penghargaan, Gubernur NTT Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras di lapangan.
“Puji Tuhan, tadi malam saya menerima dua penghargaan Terbaik 1 untuk Pemprov NTT. Terima kasih untuk kerja keras semua pihak yang telah bekerja dengan sangat luar biasa di sektor kesehatan, memastikan pelayanan dan akses layanan kesehatan di NTT terus berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada seluruh bupati se-NTT, Wali Kota Kupang, para tenaga kesehatan, petugas kebersihan, pengelola sampah, serta aktivis lingkungan yang menjaga NTT tetap hijau, asri, dan lestari,” ujar Gubernur Melkiades Laka Lena, dikutip dari KoranNTT.
Gubernur menambahkan bahwa capaian ganda ini membuktikan komitmen daerah dalam membenahi kualitas hidup warga NTT, sekaligus menjadi pelecut motivasi agar seluruh jajaran pemerintah tidak cepat berpuas diri dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. []
