Berita Golkar – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan 70 juta anak Indonesia.
“Anak-anak kita di bawah 16 tahun jumlahnya sekitar 70 juta. Ini angka yang besar dan seharusnya mendapat perhatian. Kita perlu menghadirkan aturan tambahan agar perusahaan teknologi juga bertanggung jawab terhadap keselamatan anak-anak kita,” ujar Meutya dalam agenda Satu Dekade APSIPOL, dikutip dari keterangan pers, Rabu (4/11/2026), dikutip dari kompas.
Menurut Meutya, pelindungan anak tidak cukup hanya dengan membatasi akses media sosial, tetapi juga mencakup gim daring, perdagangan elektronik, dan berbagai layanan digital.
Menurut Meutya, besarnya jumlah anak yang menggunakan layanan digital menuntut tanggung jawab lebih besar dari perusahaan teknologi. “Platform harus memastikan produk dan fitur yang mereka sediakan memiliki mekanisme pelindungan sesuai usia dan tingkat kesiapan anak,” kata Meutya.
Kesehatan mental anak: 363.000 anak bergejala depresi Urgensi regulasi PP Tunas juga berkaitan dengan perhatian terhadap kesehatan mental anak. Sebab, dari data Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan sekitar 363.000 anak usia 7–17 tahun menunjukkan gejala depresi dan 338.000 anak menunjukkan gejala kecemasan.
“Ini menjadi pengingat pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental anak, termasuk mengantisipasi risiko di ruang digital seperti perundungan, paparan konten berbahaya, perjudian daring, dan penggunaan layanan secara berlebihan,” tuturnya.
Meutya menuturkan, banyak masukan dari para dokter dan pakar bahwa anak-anak Indonesia menghadapi persoalan kecanduan gim, kesulitan berkonsentrasi dan belajar, hingga perundungan di media sosial.
“Perlindungan anak di ruang digital bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesehatan dan masa depan generasi kita,” jelasnya.
Sejalan dengan upaya pemerintah dalam melindungi anak, Komdigi mendapatkan penghargaan inisiasi kebijakan pelindungan anak di ruang digital dari Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL).
Apresiasi itu diberikan berkat andil besarnya dalam pembentukan PP Tunas yang menunjukkan keseriusannya dalam menjaga anak-anak Indonesia di ruang siber untuk menuju Indonesia Emas 2045.
“Keselamatan sekitar 70 juta anak Indonesia di bawah usia 16 tahun harus menjadi perhatian seluruh ekosistem digital,” tegasnya. Prinsip tersebut, kata Meutya, menjadi dasar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), yang mengusung pesan “Tunggu Anak Siap”. []
