Saat Lawatan Prabowo Dipersoalkan, Idrus Marham Pilih Bicara Soal Manfaat Diplomasi

Berita Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham menilai polemik terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto tidak terlepas dari belum optimalnya komunikasi publik pemerintah dalam menyampaikan hasil dan manfaat diplomasi kepada masyarakat.

Menurut Idrus, pemerintah perlu meningkatkan penyampaian informasi mengenai target, capaian, dan dampak konkret dari setiap lawatan luar negeri Presiden agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai manfaat yang dihasilkan bagi kepentingan nasional.

Hal itu disampaikannya sekaligus merespons kritik Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal yang menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

“Saya kira di sinilah pentingnya komunikasi pemerintah. Juru bicara Presiden, kementerian terkait, dan seluruh perangkat komunikasi negara harus menjelaskan kepada publik apa targetnya, apa hasilnya, dan apa manfaatnya bagi rakyat,” kata Idrus kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Idrus mengatakan masyarakat tidak boleh hanya disuguhkan informasi mengenai biaya perjalanan kenegaraan, tanpa mengetahui berbagai hasil yang telah dicapai melalui diplomasi Presiden di tingkat internasional.

Menurut dia, sejumlah kunjungan luar negeri Presiden Prabowo telah menghasilkan berbagai kerja sama strategis yang penting bagi pembangunan nasional.

“Jangan sampai masyarakat hanya tahu biaya perjalanan, tetapi tidak mengetahui manfaat dan hasil yang diperoleh negara. Di sinilah tugas para pembantu Presiden untuk menjelaskan secara utuh kepada publik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa hasil yang perlu disampaikan kepada publik mencakup berbagai bidang, mulai dari investasi, hilirisasi industri, energi, pangan, pertahanan, hingga pengembangan teknologi.

Lebih lanjut, Idrus mengingatkan bahwa aktivitas diplomasi melalui kunjungan luar negeri bukanlah hal baru dalam praktik pemerintahan Indonesia.

Menurutnya, para presiden sebelumnya juga aktif melakukan lawatan ke berbagai negara untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global.

“Setiap presiden punya visi masing-masing dalam menjalin hubungan diplomatiknya, namun misi utamanya sama: demi bangsa,” ujarnya, dikutip dari Tribunnews.

Karena itu, ia menilai kritik terhadap intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, terutama terkait upaya memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.

Dalam kesempatan tersebut, Idrus juga menanggapi usulan yang disampaikan Dino Patti Djalal terkait efisiensi diplomasi. Menurutnya, kontribusi yang lebih strategis dapat diberikan melalui penguatan diplomasi jalur kedua dan penyediaan kajian berbasis data untuk mendukung kebijakan luar negeri pemerintah.

“Daripada hanya merekomendasikan efisiensi naif seperti mengganti pertemuan bilateral dengan video call, Dino seharusnya memanfaatkan jaringan global dan institusi seperti FPCI untuk melakukan second-line diplomacy diplomasi jalur kedua, menyediakan kajian strategis berbasis data, memetakan risiko geopolitik dari poros non-blok Indonesia, serta menjembatani komitmen investasi yang dibawa Presiden agar dapat langsung dieksekusi secara teknis di dalam negeri,” ujarnya.

Idrus pun mengajak masyarakat melihat kebijakan luar negeri Presiden Prabowo secara menyeluruh, termasuk memahami visi dan tujuan yang melandasi setiap langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah.

“Jangan mengukur Pak Prabowo dengan cara pandang kita sendiri. Pahami bagaimana cara berpikir beliau sebagai seorang pemimpin yang memiliki visi besar bagi bangsa dan negara,” pungkas Idrus.

Sebelumnya, Dino yang juga merupakan Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal menyampaikan 5 saran kepada Presiden Prabowo yang sering ke luar negeri.

Menurut Dino, Prabowo merupakan Presiden yang paling sering ke luar negeri.

“Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran,” kata Dino Patti Djalal dikutip dari akun instagramnya @dinopattidjalal, Sabtu (30/5/2026).

Dino memprediksi dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya. Ia menuturkan, kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang sangat besar.

Biaya itu meliputi rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler dan pengamanan serta uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping. Ditambah berbagai biaya lainnya. “Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” kata Dino.

Sebelum menyampaikan saran, Dino menuturkan dirinya mendapatkan anugerah bintang mahaputera dari Presiden Prabowo Subianto. “Yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri,” kata Dino.

Oleh karena itu, Dino merasa memiliki tanggung jawab moril untuk menyampaikan pesan apa adanya sebagai sahabat lama Prabowo.

“Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeridan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini,” jelas Dino.

Dino lalu menyampaikan lima saran untuk Presien Prabowo Subianto. Pertama, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, Dino menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau zoom call atau telepon.

Menurut Dino, kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama satu jam atau paling banter dua jam. Kemudian selebihnya basa-basi, jamuan dan seremonial yang biasanya tidak perlu.

“Jadi dengan satu video call yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama,” ucap Dino.

Aksi penghematan melalui Zoom call, kata Dino, dapat menjawab persepsi sebagai masyarakat yang menganggap perjalanan Presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan.

Dino lalu mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang sudah 17 kali menelpon Presiden AS Donald Trump. Tetapi, Sheinbaum, belum sekalipun melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Trump padahal Amerika Serikat adalah mitra perdagangan terbesar bagi Meksiko.

“Dan dalam suatu kunjungan kerja ke Spanyol, Presiden Sheinbaum bahkan terbang naik pesawat komersil kelas ekonomi untuk memberikan tauladan kepada rakyatnya bahwa penghematan yang diserukannya pada seluruh pemerintahannya juga berlaku bagi Presiden di tingkat tertinggi,” jelas Dino.

Kedua, untuk menghemat biaya dan waktu, Dino menganjurkan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir.

Ia bercerita kabarnya Presiden Finlandia Alexander Stubb sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo tapi tidak pernah direspon. “Entah kenapa,” katanya.

Kemudian, kata Dino, dalam KTT ASEAN di Cebu Filipina, permintaan seorang kepala pemerintah negara ASEAN untuk mengarahkan pertemuan bilateral juga tidak pernah direspon. Dino menyarankan pihak Istana menerapkan Formula 1 + 8.

“Dalam menghadiri forum internasional misalnya ke Davos atau PBB di New York atau ASEAN atau G20 dan lain sebagainya,” kata Dino.

“Sembari menyampaikan pidato presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir,” tutur Dino.

“Kenapa delapan? Karena nampaknya angka delapan adalah favorit presiden yang juga dikenal sebagai 08,” sambung Dino.

Ketiga, Dino juga berharap kunjungan internasional Presiden Prabowo dapat dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan baik. Dino mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas.

“Rencana kunjungan internasional Presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya,” kata Dino.

Dino menyarankan Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan rencana kunjungan presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya atau minimal seminggu sebelum hari H.

“Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat,” kata Dino.

Dino menilai diperlukan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden Prabowo di luar negeri.

Keempat, Dino juga mengajurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Ia mencontohkan Presiden China Xi Jinpingyang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang pepergian ke luar negeri.

Kelima, Dino mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono. Menurut Dino, cara itu akan menghemat biaya.

Pasalnya, biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh tiga orang staf akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan presiden dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama.

“Namun di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring presiden yang harus selalu berada di samping Presiden,” katanya.

Ia mencontohkan Mantan Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa dan Retno Marsudi.

“Semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring Presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri,” tutur Dino.

Dino menuturkan saran itu disampaikan sebagai bentuk dari suara rakyat yang murni dari nurani mereka.

“Silahkan cek. Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini,” ungkap Dino.

“Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri,” imbuh Dino. []