Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPR RI menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, mulai dari efisiensi belanja pemerintah hingga rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji mengatakan, arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai sasaran pembangunan yang dituangkan dalam RAPBN 2027.
“Pidato Presiden hari ini memberi arah yang jelas ke mana Indonesia akan menuju. Presiden meyakinkan kita bahwa setiap langkah pembangunan yang dirancang dalam RAPBN 2027 ini adalah langkah nyata yang mendekatkan bangsa kita pada cita-cita kemerdekaan,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026).
Dalam RAPBN 2027, belanja negara direncanakan sebesar Rp 4.097,2 triliun. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.426 triliun sehingga defisit anggaran direncanakan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi makro ekonomi untuk 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, inflasi 2,5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diasumsikan berada di kisaran Rp17.500 per dollar AS.
Efisiensi pengadaan pemerintah
Salah satu kebijakan yang disoroti Golkar adalah efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sarmuji mencontohkan konsolidasi pengadaan Layar Pintar Interaktif (IFP) yang disebut menurunkan harga dari sekitar Rp 150 juta menjadi Rp 26 juta per unit. Menurut dia, penurunan harga tersebut dilakukan tanpa mengurangi volume maupun kualitas barang.
“Ini contoh nyata bagaimana efisiensi bisa dilakukan bukan dengan memotong manfaat untuk rakyat, tapi dengan membenahi cara kerja pemerintah. Presiden tidak hanya bicara soal apa yang ingin dicapai, tapi juga menunjukkan bagaimana caranya,” ujarnya, dikutip dari Kompas.
Dalam RAPBN 2027, konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah juga menjadi bagian dari agenda transformasi kelembagaan.
Pemerintah merencanakan peningkatan kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.
Golkar dukung bursa komoditas
Selain efisiensi belanja, Golkar menyoroti rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis (BMKS). Sarmuji mengatakan Fraksi Partai Golkar DPR RI mendukung pembentukan bursa tersebut. Menurut dia, bursa komoditas diperlukan agar Indonesia memiliki peran lebih besar dalam menentukan harga komoditas strategis yang dihasilkan di dalam negeri.
“Kita harus membangun bursa komoditas agar Indonesia bisa menentukan sendiri harga komoditas andalannya. Selama ini kita menjadi produsen besar dunia untuk berbagai komoditas strategis, tetapi harganya justru ditentukan di luar negeri,” papar Sarmuji.
Ia mengatakan pembentukan bursa komoditas diharapkan dapat menciptakan nilai tambah dan menjaga kestabilan harga. “Dengan bursa komoditas, kita bisa menciptakan nilai tambah, menjaga kestabilan harga, dan pada akhirnya berimplikasi langsung pada pendapatan negara dan kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Fraksi Partai Golkar menyatakan siap mengawal pembahasan RAPBN 2027 bersama pemerintah, termasuk mendukung percepatan regulasi untuk operasionalisasi bursa mineral dan komoditas strategis.
Delapan prioritas RAPBN 2027
Dalam penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan, Prabowo menyampaikan delapan program kerja prioritas nasional.
Kedelapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Selain itu, pemerintah menyiapkan sejumlah agenda transformasi lanjutan. Di antaranya renovasi 10.000 Puskesmas dan revitalisasi ratusan RSUD, renovasi sekolah nasional hingga 2029, pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, optimalisasi aset BUMN, pembangunan PLTS 100 gigawatt, pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), serta Danantara Development Management Fund (DDMF).
Pemerintah juga merencanakan proyek Giant Sea Wall, pemberian insentif motor listrik nasional, serta usulan kebijakan dwikewarganegaraan terbatas bagi talenta diaspora. Sementara itu, pada sisi pendidikan, dalam pidato kenegaraan pembukaan Sidang Tahunan MPR RI, Presiden melaporkan perluasan Sekolah Rakyat dan Beasiswa Garuda.
Sekolah Rakyat tercatat telah mencapai 93 sekolah permanen dan 182 sekolah rintisan. Adapun Beasiswa Garuda telah menjangkau 416 mahasiswa pada 2025 dan 515 mahasiswa pada 2026. Sarmuji mengatakan Fraksi Partai Golkar akan mengawal pembahasan RAPBN 2027 secara konstruktif bersama pemerintah, termasuk agenda efisiensi kelembagaan pengadaan pemerintah. []
